Artikel Ilmiah : E1A012035 a.n. KHARRAZ MAYDI WIJAYA
| NIM | E1A012035 |
|---|---|
| Namamhs | KHARRAZ MAYDI WIJAYA |
| Judul Artikel | PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pengadaan Simulator SIM) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tindak pidana pencucian uang merupakan fenomena yang aktual di industri perbankan hingga saat ini.Tindakan yang tidak pernah terlepas dari tindak pidana asalnya ini pun telah di diskriminalisasi di Indonesia, dengan begitu masyarakat mulai menyadari akan bahaya dan kerugian yang diakibatkan dari tindakan ini. Guna untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah membentuk sebuah lembaga independen yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang dikenal dengan PPATK. Tulisan ini membahas mengenai peran dan fungsi dari PPATK dalam melakukan enegakan hukum atas adanya tindakan tindak pidana pencucian uang dengan mengambil contoh dalam kasus pengadaan simulator sim yang diduga dilakukan oleh salah satu pejabat Negara. Pokok permasalahan dalam kasus tersebut telah dijawab dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data Primer berupa wawancara dan data pustaka serta data yang diperoleh dari lembaga PPATK. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif. Metode analitis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Dalam penelitian ini Kemudian mengahasilkan kesimpulan bahwa Peranan PPATK dalam kasus pengadaan simulator sim itu lebih mengarah kepada peran yang bersifat represif yakni penanganan atas tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Peran dari PPATK juga ini membantu kepada aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa memang benar pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut dapat dijerat pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The money laundry criminal offense is an actual phenomenon in the recent banking industry. The action, which is always related to its origin, has been decriminalized in Indonesia, thus the society starts to be aware of danger and the disadvantage of this action. In order to prevent and eradicate the money laundry criminal offense, Indonesia has established an independent institution which is known as Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Reporting and Financial Transaction Analysis Center) or which is usually called as PPATK as short. This article talks about role and function of PPATK in enforcing law on the existence of money laundry criminal offense by getting example of the driving license simulator procurement case which is allegedly done by a national functionary. The main problem in the case has been answered by using the analytic descriptive sociologic juridical method. Data analysis method which is used in this study is qualitative normative method. A source of primary data in the form of interviews and literature data as well as data obtained from ppatk institutions .The data outlined in the form of narrative text .Of the analytic method the data used was a method of normative qualitative. In this study, there is a conclusion that the role of PPATK in the case of driving license simulator procurement tend to be more repressive, which is shown in the conduct of money laundry criminal offense. The role of PPATK also helps the law enforcement officers to prove that the subject of money laundry criminal offense can be punished with the base of the article 3 in Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. |
| Kata kunci | Peranan PPATK |
| Pembimbing 1 | Dr. Noor Aziz Said, S.H.,M.S. |
| Pembimbing 2 | Sunaryo, S.H.,M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Dr.Budiyono, S.H.,M.Hum. |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2017-03-24 08:29:57.215942 |