Artikel Ilmiah : E1A013170 a.n. KARINA DEWI
| NIM | E1A013170 |
|---|---|
| Namamhs | KARINA DEWI |
| Judul Artikel | PENGISIAN JABATAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | PENGISIAN JABATAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Oleh: KARINA DEWI E1A013170 ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa mengenai Jabatan Karier telah terbagi menjadi tiga, yaitu Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Pada undang-undang sebelumnya bahwa terkait jabatan hanya terbagi menjadi dua, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai kriteria Jabatan Karier Pegawai Negeri Sipil dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kriteria Jabatan Karier Pegawai Negeri Sipil serta pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan situs-situs internet. Penelitian ini menjelaskan bahwa kriteria tiap-tiap Jabatan Karier berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan setiap instansi Pemerintah dan menjelaskan mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kriteria Jabatan Karier Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN belum ada peraturan pelaksananya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 139 bahwa kriteria Jabatan Karier masih menggunakan peraturan Pemerintah yang sebelumnya. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN belum ada peraturan pelaksananya, maka dalam rangka penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 13 Tahun 2014 yang dikeluarkan sebagai pedoman mengenai penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kata Kunci : Pengisian, Jabatan Karier, Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | FILLING THE POSITION OF CAREER CIVIL SERVANT BASED ON LAW NO. 5 BY 2014 REGARDING CIVIL STATE APPARATUS By : KARINA DEWI E1A013170 ABSTRACT Based on Law No. 5 by 2014 regarding the State Civil Apparatus, the position of career civil servant has been divided into three, namely the Administrative Position, Functional Position, and High Leadership Position. In the previous law related with positions merely divide into two, namely the Structural Position and Functional Position. Issues to be discussed is about criteria for the position of career civil servant and the filling of High Leadership Position under the Law No. 5 by 2014 regarding State Civil Apparatus. This research is aimed to determine the criteria for the position of career civil servant as well as the filling of High Leadership Position under the Law No. 5 by 2014. The method used is the approach to research methods with normative juridical approach to legislation. The data used is secondary data such as legislation, literature books, and internet sites. This study explain that the criteria for each Career Positions are various according to the needs of each government agencies and expalin about the filling of High Leadership Position openly. The conclusion of this research is the criteria of the position of career civil servant in Law No. 5 by 2014 regarding the State Civil Apparatus has no implementing regulations. Therefore, under the article 139 that the criteria of the position of career civil servant still use the previous government regulations. Regarding the filling of High Leadership Position in Law No. 5 by 2014 about the State Civil Apparatus has no implementing regulation, then in the course of implementing the filling of High Leadership Position refers to the Regulation of the Minister of State for Administrative Reform and Reform of the Bureaucracy of the Republic of Indonesia No. 13 by 2014 issued as a guideline for the implementation of filling the High Leadership Position openly by the Minister for Administrative Reform and the Bureaucratic State Apparatus. Keywords : Filling, The Position of Career, Civil Servant, State Civil Apparatus. |
| Kata kunci | Pengisian, Jabatan Karier, Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara |
| Pembimbing 1 | Sri Hartini, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Supriyanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2017-02-17 19:38:40.451926 |