Artikel Ilmiah : E1A013246 a.n. MELINA SAFITRI
| NIM | E1A013246 |
|---|---|
| Namamhs | MELINA SAFITRI |
| Judul Artikel | PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DIKABULKAN (Tinjauan Yuridis Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 18/Pdt.Plw/2015/PN.TGL) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 1176 ayat (1) dan (2) KUHPerdata mengatur bahwa permohonan Eksekusi Grosse Sertifikat Hak Tanggungan harus telah ditetapkan secara pasti dan tetap berapa kewajiban debitor yang harus di bayarkan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan tuntutan para pelawan untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2015/PN.TGL tanggal 31 Maret 2015 berkaitan Aanmaning dan pelaksanaan eksekusi lelang grosse sertifikat hak tanggungan atas obyek-obyek jaminan milik Para Pelawan yang diajukan Terlawan I dan akibat hukum bagi kepentingan para pelawan dan Terlawan I pada perkara Nomor 18/Pdt.Plw/2015/PN.TGL yang mengabulkan perlawanan para pelawan. Pada amarnya Majelis Hakim menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2015/PN.TGL. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang terkumpul akan di analisa menggunakan metode analisis data normatif kualitatif. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2015/PN.TGL adalah sudah tepat karena mendasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dan Pasal 1176 ayat (1) dan(2) KUHPerdata. Perlawanan para pelawan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim pada amar putusan yang menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2015/PN.TGL tanggal 31 Maret 2015 berkaitan Aanmaning dan pelaksanaan eksekusi lelang grosse sertifikat hak tanggungan atas obyek-obyek jaminan milik Para Pelawan yang diajukan Terlawan I. Amar putusan Majelis Hakim yang demikian mempunyai akibat hukum bagi Para Pelawan dan Terlawan I serta akan memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban Para Pelawan yang harus dibayarkan yang nilainya telah ditetapkan. Kata Kunci : Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan, Perlawanan Yang Dikabulkan |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT Article 3 (1) of Law No. 4 of 1996 on Mortgage and Article 1176 paragraph (1) and (2) of the Indonesian Civil Code stipulates that a execution plea of Grosse Certificate of Mortgage shall have been certainly and permanently determined what obligation the debtor has to perform. This study intends to determine the consideration of the Judges who grant the demands of the opposition to declare invalid and unenforceable Determination of the Chairman Tegal District Court Case Number 01/Pdt.Eks.HT/2015/PN.TGL on March 31, 2015 related to Aanmaning and auction execution of grosse certificate of mortgage on guarantee objects belonging to the guarantor proposed by Respondent On Opposition I and legal effect upon the interest between plaintiff in opposition and respondent in opposition in the case Number 18 / Pdt.Plw / 2015 / PN.TGL which grants the resistance of the respondent in opposition. In the verdict, the judges declare invalid and unenforceable Determination of the Chairman Tegal District Court Case Number 01/Pdt.Eks.HT/2015/PN.TGL. This research is a qualitative research using descriptive normative law method is. The data used is secondary data that obtained from library materials. The collected data will be analyzed using normative qualitative data analysis method. Consideration of the judges on the Determination of the Chairman Tegal District Court case Number 01/Pdt.Eks.HT/2015 /PN.TGL is appropriate and based on Article 3 (1) of Law No. 4 of 1996 on mortgage and Article 1176 paragraph (1) and (2) of the Indonesian Civil Code. The resistance of the plaintiffs in opposition which have been granted by the judges in the verdict which declared invalid and unenforceable Determination of the Chairman Tegal District Court case Number 01/Pdt.Eks.HT/2015/PN.TGL on March 31, 2015 related to Aanmaning and auction execution of grosse certificate of mortgage on guarantee objects belonging to the guarantor proposed by Respondent On Opposition I. The verdict of the judges have such a legal effect for the plaintiffs in opposition and Respondent On Opposition I also will provide legal certainty regarding the assigned obligations the plaintiffs in opposition has to perform. Keyword: determination of Mortgage execution, granted resistance |
| Kata kunci | Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan, Perlawanan Yang Dikabulkan |
| Pembimbing 1 | Sanyoto, S.H.,M.Hum., |
| Pembimbing 2 | Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S., |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2017-02-17 17:58:08.504166 |