Artikel Ilmiah : E1A111106 a.n. NAHDIA NURAINI
| NIM | E1A111106 |
|---|---|
| Namamhs | NAHDIA NURAINI |
| Judul Artikel | PENOLAKAN ISTBAT NIKAH ( Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0098/Pdt.P/2015/Pdt.P/PA.Bkt) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | PENOLAKAN ISTBAT NIKAH (Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Bkt) Oleh : Nahdia Nuraini NIM : E1A11106 ABSTRAK Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku” maka perkawinan yang tidak didaftarkan tidak semuanya dikabulkan Istbat Nikah seperti salah satu perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Bkt. Metode penelitian dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data yang digunakan data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, metode analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan Istbat Nikah sudah tepat, karena telah sesuai dengan Pasal 6 ayat(1) KHI dalam penolakan permohonan istbat nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Bkt. selain itu Majelis Hakim sebaiknya mempertimbangkan Pasal 7 ayat(3) huruf (c) mengenai adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan hal ini mengenai wali nikah yang digunakan adalah ayah tiri yang tidak sah untuk menjadi wali serta pelimpahan wali nikah oleh wali nasab yang melalui telepon tidaklah sah karena tidak ada bukti otentik mengenai pelimpahan wali nikah. Kata kunci: Istbat Nikah, Pelimpahan Wali Nikah, Pencatatan Perkawinan |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Rejection for Israt Nikah (Judicial review of the court order of Bukittinggi Religious Court Number 0098/Pdt.P/2015/PA.Bkt) By: Nahdia Nuraini NIM: E1A11106 ABSTRACT The Law No. 1 of Marriage Act of 1974 requires every marriage must be recorded by the authorized officer. In accordance with Law No. 1 of 1974 concerning marriages in Indonesia (Article 2 (2): "each marriage shall be entered in a register conform to the statutory regulations. Therefore, not all of unregistered marriages can be approved of their Isbat Nikah (marriage legalisation), such case was one that was in Bukittinggi Religious Court Number 0098/Pdt.P/2015/PA.Bkt. The author uses normative juridical approach, and the specification of the analysis is descriptive analysis in this research. The data source used in this research is secondary data, which collected and obtained from the study of literature. Analytical method used in this research is normative-qualitative. The result of the research suggests that the legal considerations of the judge in the rejection for the application of Isbat Nikah had been the correct one since it was in accordance to the Article 6 paragraph 1 on the Compilation of Islamic Law (KHI), in the rejection of the Isbat Nikah application in the court order of Bukittinggi Religious Court Number 0098/Pdt.P/2015/PA.Bkt. Furthermore, the Panel of Judges should also consider Article 7, paragraph 3 (c) regarding the doubt whether it is legitimate or not on one of the conditions of marriage about the marriage if the guardian present is a stepfather, who is legally void to be a marriage guardian. Moreover, the devolution of a marriage guardian by a male relative guardian over the phone was also void, because there is no authentic proof of the devolution of the marriage guardian. Keywords: Isbat Nikah, devolution of marriage guardian, registration of marriage |
| Kata kunci | Istbat Nikah, Pelimpahan Wali Nikah, Pencatatan Perkawinan |
| Pembimbing 1 | Rochati, S.H.,M.Hum |
| Pembimbing 2 | Haedah Faradz, S.H.,M.H |
| Pembimbing 3 | Dr. Hj. Siti Muflichah, S.H.,M.H |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2017-02-17 00:22:13.853694 |