Artikel Ilmiah : E1A013039 a.n. ZAHRAH RIDINIA
| NIM | E1A013039 |
|---|---|
| Namamhs | ZAHRAH RIDINIA |
| Judul Artikel | TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DALAM HAL TERJADI ERROR IN PERSONA (Studi Kasus Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tuntutan ganti rugi merupakan suatu bentuk nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam membela hak-haknya yang telah dirampas secara tidak adil karena tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan yang dapat timbul pada tingkat pemeriksaan maupun pada tingkat pengadilan sampai pada proses menjatuhkan pidana, sehingga si pembuat yang didakwa melakukan tindak pidana mendapatkan penderitaan dari negara secara tidak sah. Makalah itu diberikan hak kepadanya untuk menuntut ganti kerugian terhadap negara yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah alasan pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian. Dan kesesuian antara pertimbangan hukum hakim praperadilan dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian dalam Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dengan Pasal 95 KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitan ini berupa yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif, dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. bahwa Para Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian karena dalam hal proses peradilan keliru mengenai orangnya (error in persona) telah melewati tahap hingga ranah pengadilan yang dituangkan dalam Putusan Nomor 1273/Pid. B/2013/PN.Jkt.Sel para pemohon dinyatakan bersalah telah melakukan pembunuhan secara bersama-sama. Namun dalam Putusan Banding dikuatkan dengan Putusan Kasasi yaitu Putusan Nomor 60/PID/2014/PT.DKI memutus bahwa para pemohon dinyatakan tidak bersalah dan bukan merupakan pelaku dari tindak pidana tersebut (ada kekeliruan mengenai orangnya / error in persona). Dalam putusanya hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian untuk sebagian dengan pemeriksaan mengikuti acara praperadilan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | A claim for compensation is a real form of government in providing protection to the rights of suspects, accused or convicted in defending their rights that have been deprived unfairly because it is likely there is an error that can arise at the level of inspection as well as at the level of the court until the process of convict , so that the perpetrator is charged with a criminal offense to get the suffering of the country illegally. Therefore, it is given to him to submit claims for compensation against the state stipulated in article 95 Criminal Procedure Code. This study intended to determine the reason of the applicant for submitting compensation claims. And compatibility between the legal considerations of pretrial judge in granting compensation claims in decision No. 98 / Pid.Prap / 2016 / PN.Jkt.Sel with article 95 Code of Criminal Procedure. The method used in this study was a juridical normative with research prescriptive specification, and used secondary law. In Decision No. 98 / Pid.Prap / 2016PN.Jkt.sel. that the applicant filed a compensation claim for the criminal proceedings were wrong about the perpetrator (error in persona) had passed the stage to the realm of the court as outlined in Decision No. 1273 / Pid. B / 2013 / PN.Jkt.Sel the applicant was found guilty of cooperative murder. However, the Appeal Decision confirmed by the Cassation Decision, namely Decision No. 60 / PID / 2014 / PT.DKI, decided that the applicant was found not guilty and not the perpetrators of such crime (there was mistake about perpetrator / error in persona). In his decision the judge granted the compensation claim for a part with examination following pretrial agenda. |
| Kata kunci | Tuntutan Ganti Kerugian, Error In Persona. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, SH., M.H. |
| Pembimbing 2 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Pranoto, S.H., M.H. |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2017-02-16 05:04:03.434333 |