Artikel Ilmiah : E1A012020 a.n. MARDHATU HARRISA
| NIM | E1A012020 |
|---|---|
| Namamhs | MARDHATU HARRISA |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN IMPOR YANG TIDAK MEMPUNYAI SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Produk Pangan Impor yang Tidak Mempunyai Sertifikat Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan impor yang tidak mempunyai sertifikat halal khususnya berkaitan dengan hak konsumen berdasarkan Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah Deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan impor yang tidak bersertifikat halal yang masuk, beredar dan di perdagangkan di Indonesia secara normatif telah terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya yang berkaitan dengan hak-hak konsumen dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c. Namun dalam kenyataannya, hak-hak konsumen tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal. Untuk dapat terciptanya hak konsumen maka diperlukan peran serta pemerintah yaitu dengan membuat regulasi dalam bentuk perundang-undangan yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran produk terlebih dahulu. Selain itu pemerintah juga harus melakukan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menteri atau menteri teknis terkait dan pihak terkait serta melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha mulai dari proses produksi, penawaran, promosi, hingga penjualan. Dalam praktiknya masih ada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan wajib bersertifikat halal pada pangan yang diimpor dikarenakan peran serta pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap sertifikasi halal produk pangan impor belum optimal. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The title of this research is “Law Protection Of Consumers Over Imported Food Products Without Halal Certification Under Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 About Consumers Protection”. This research is conducted to analyze how does the law protection of consumers over imported food products without halal certification especially the relationship with consumers rights based on article 4 a and c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 about Consumers Protection. The approach method used in this research is normative juridical method. The research specification is Descriptive. The sources of data used in this research is primary law sources and secondary law sources. Data collection method in this research is literature study. The method in providing data used in this research is data provision in a form of narrative text. Based on the result of this research, can be described that law protection of consumers over imported food products without halal certification enters, circulates, and marketed in Indonesia normatively has been fulfilled as mandated under Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 about consumers protection especially its relation to consumers rights on Article 4 a and c. However in practice, the consumers rights are not fulfilled optimally. In order to create consumers rights, it require the role of government by creates regulation in a form of legislation which mandated business people to conducted the product registration in advance. Besides, the government must conducted socialization by minister with government or related technical minister and related party, also conducted supervision towards business people begins from production process, offers, promotion, until selling. In practice, there are business people that do not comply with the mandatory for halal certification on imported food products because the role of government in conducting socialization and supervision towards halal certification of imported food products is unoptimal. |
| Kata kunci | Perlindungan Hukum, Konsumen, Sertifikasi Halal dan Pemerintah |
| Pembimbing 1 | I Ketut Karmi Nurjaya, S.H.,M.Hum |
| Pembimbing 2 | Eti Purwiyantiningsih, S.H.,M.H |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 22 |
| Tgl. Entri | 2017-02-14 02:41:09.407137 |