Artikel Ilmiah : E1A012098 a.n. FAIZAL ASHARI

Kembali Update Delete

NIME1A012098
NamamhsFAIZAL ASHARI
Judul ArtikelTINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
Abstrak (Bhs. Indonesia)Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) merupakan badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi yang lahir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada dasarnya perguruan tinggi negeri adalah unit kerja pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan pendidikan tinggi. Namun model demikian dianggap menghambat pengembangan perguruan tinggi, atas dasar itulah PTN-BH dibentuk. Dalam penyelenggaraannya PTN-BH berpijak kepada otonomi akademik dan otonomi non akademik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi PTN-BH sebagai penyelenggara pendidikan tinggi serta pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan PTN-BH . Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach).
Hasil Penelitian menunjukan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dikonsepsikan sebagai sebuah badan hukum mandiri yang terlepas dari birokrasi kementerian yang bertugas menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki keistimewaan dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Kekayaan Negara yang mengecualikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
Abtrak (Bhs. Inggris)Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) is a legal entity of higher education which provide services of the higher education, formed after the enactment Higher Education Act Number 12 of 2012. Basically, the state university are a unit of the government tasked providing services of higher education. But that model is considered detaining of development of higher education, that’s the basis establishing of PTNBH. The implementation of PTNBH based on the academic freedom and institutionally autonomy.
This research aims to determine the conception of PTNBH as organizer of higher education as well as public financial management in organizing of PTNBH. The method that was used in this research is statute approach and conceptual approach.
The results of the research showed that universities legal entities is an independent legal entity regardless from the bureaucracy of the ministry organizing of the higher education. PTNBH have privileges in the financial management sourced of income and expenditure budgets of the state (APBN), income and expenditure budgets of the local government (APBD), non-tax revenue (PNBP), and the wealth of the state which exclude provisions the legislation of public finance.
Kata kunciPengelolaan Keuangan Negara, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Pendidikan Tinggi.
Pembimbing 1Prof.Dr. H.Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum
Pembimbing 2Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H
Pembimbing 3
Tahun2017
Jumlah Halaman15
Tgl. Entri2017-02-09 22:05:09.81544
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.