Artikel Ilmiah : E1A112020 a.n. MONICA SELLY AGATHA PUTRI
| NIM | E1A112020 |
|---|---|
| Namamhs | MONICA SELLY AGATHA PUTRI |
| Judul Artikel | PENGUJIAN KEABSAHAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA ( Studi Putusan Nomor : 003/G/2015/PTUN.SMG) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bersumber pada Putusan PTUN Semarang Nomor : 003/G/2015/PTUN.Smg, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pendaftaran tanah terkait Sertipikat Hak Milik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan keabsahan Sertipikat Hak Milik di Peradilan Tata Usaha Negara pada Putusan Nomor : 003/G/2015/PTUN.Smg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Penggugat dalam perkara a quo yaitu Ny. Munawaroh, dkk melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak yang disebut sebagai Tergugat, dan Teguh Priyo Gutomo disebut sebagai Tergugat II Intervensi. Objek sengketanya adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak berupa Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 202/ Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah atas nama Teguh Priyo Gutomo luas ± 2.539 m2 dengan surat ukur No. 865/1978 dan tanggal penerbitan Sertipikat 15 Agustus 1978. Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka pada intinya bahwa alat uji untuk menentukan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara adalah peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dan pertimbangan hakim sudah tepat dalam mengadili sengketa a quo, dengan menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara wewenang, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemberian Hak Atas Tanah. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research based on decision PTUN Semarang number : 003/G/2015/PTUN.SMG, aims to identify and analyze the procedure of registration of land-related Certificate of Property Rights by the Indonesian Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and legal considerations in determining the validity of the judge certificate of Property at the State Administrative Court in Decision No. 003/G/2015/ PTUN.Smg. This research used normative juridical research, with the approach of legislation. The plaintiff in the case a quo ie Ny. Munawaroh, et al against the Head of the District Land Office Demak called the Defendants, and Teguh Priyo Gutomo called et al reffered Defendant II. The object of dispute is the Decree of the Head Office of Demak district in the form of Certificate of Ownership on Land No. 202 / Batursari vvillage Mranggen District of Demak, Central Java Province on behalf Teguh Priyo Gutomo area of ± 2,539 m2 with a measurement certificate No. 865/1978 and the date of issuance of Certificate of August 15, 1978. Based on the research and discussion in essence that the test equipment to determine the validity of an administrative decision is legislation and the General Principles of Good Governance. And consideration of the judge is right in adjudicating disputes quo, stating Defendant in issuing the object of dispute of authority, procedure and substance in accordance with the legislation in this regard is Act No. 5 of 1960 on Basic Regulation of Agrarian, Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, Ministry of Home Affairs No. 5 of 1973 on provisions Granting Rights to Land. |
| Kata kunci | Keabsahan KTUN, Pendaftaran Tanah, Sertipikat, Pertimbangan Hukum Hakim. |
| Pembimbing 1 | H. Supriyanto, S.H., M.H |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Budiman Setya Haryanto, S.H., M.H |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2016-11-24 16:28:21.037232 |