Artikel Ilmiah : C1G014132 a.n. IRMADANAH SURAHMAN
| NIM | C1G014132 |
|---|---|
| Namamhs | IRMADANAH SURAHMAN |
| Judul Artikel | EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Opini BPK terhadap LK BUN dari tahun 2006 sd 2015 selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Di lain pihak pada tahun 2015, pemerintah RI menerapkan secara penuh sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai amanat konstitusi dan UU 17 Tahun 2003 pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai SAP. Juga ditegskan PP Nomor 71 tahun 2010 pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. Penulis mencoba menguraikan permasalahan yang terjadi di LK BUN pada sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual terutama di lingkup KPPN Purwokerto dan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga diharapkan LK BUN mendapatkan opini WTP dari BPK. Metode yang digunakan dalam skripsi ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif disertai wawancara terhadap orang yang terkait dengan pembuatan LK BUN KPPN Purwokerto. Skripsi ini memberikan informasi bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto masih terdapat akun yang tidak boleh ada di laporan keuangan BUN KPPN Purwokerto seperti uang makan yang tidak bulat dan terdapat akun kantor pusat sehingga data yang disajikan belum akurat, ketepatan waktu penyusunan LK BUN KPPN Purwokerto tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ditunjukkan dengan pernah terlambat, Satuan Kerja telat sampaikan ADK dan aplikasi yang digunakan (SPAN) belum mengakomodir kebutuhan penyusunan LK BUN. Kata Kunci : Wajar Dengan Pengecualian, Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, SAP, BPK, KPPN, SPAN |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | VALUATION OF ACCRUAL-BASED FINANCIAL STATEMENT (STUDIES IN THE OFFICE OF THE TREASURY SERVICES PURWOKERTO) BPK opinion for LK BUN from 2006 till 2015 always get a qualified opinion. On the other hand, in 2015, the government fully implement the government's accrual-based accounting system as mandated by the Constitution and Law number 17 year 2003 article 32 which mandates that the form and content of the report accountability of APBN / APBD prepared and presented in accordance of SAP. Regulation No. 71 of 2010 Article 4 paragraph 1 states that the Government must implement accrual-based as well. The author tries to describe the issues in LK BUN on accrual-based accounting system, especially in the scope of KPPN Purwokerto and then to find the right solution to resolve the issue so that LK BUN get Unqualified Opinion (WTP) from BPK for next period. The method that used in this study using a qualitative approach with interviewing people who drew up the report of LK BUN KPPN Purwokerto. This paper provides information that KPPN Purwokerto there should not be presented accounts in the financial statements BUN KPPN Purwokerto such as meal allowance were approximately, there are some parent accounts were not accurate as well, and the timeliness of LK BUN KPPN Purwokerto not appropriate with the rules that indicated by being lated, late convey Unit ADK, and the application (SPAN) do not accommodate the needs of drafting the Financial BUN as well. Keyword : A Qualified Opinion,The Government's Accrual-Based Accounting, Government Accounting Standard, BPK, KPPN, SPAN |
| Kata kunci | A Qualified Opinion,The Government's Accrual-Based Accounting, Government Accounting Standard, BPK, KPPN, SPAN |
| Pembimbing 1 | Drs. Havid Sularso, M.M.,Ak |
| Pembimbing 2 | Dr. Adi Wiratno, M.M.,Ak |
| Pembimbing 3 | Drs. I wayang Mustika, M.SI, Ak |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 78 |
| Tgl. Entri | 2016-11-23 08:26:05.487339 |