Artikel Ilmiah : E1A111031 a.n. GALIH BAGUS PANGANGGIT
| NIM | E1A111031 |
|---|---|
| Namamhs | GALIH BAGUS PANGANGGIT |
| Judul Artikel | PENERAPAN DISMISSAL PROCEDURE DALAM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG (Studi Komparasi Putusan Nomor:021/G/2015/PTUN-Smg dengan Penetapan Dismissal Procedure Nomor:36/G/2014/PTUN-Smg) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Skripsi ini dimaksudkan untuk menelaah mengenai penerapan dismissal procedure dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Dismissal Procedure merupakan suatu prosedur pemeriksaan perkara yang disederhanakan, ketentuan mengenai dismissal procedure diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Proses pemeriksaan perkara dalam dismissal procedure dimaksudkan untuk menyaringan perkara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengenai penerapan dismissal procedure terlihat dalam Putusan Nomor:021/G/2015/PTUN-Smg dan Penetapan Nomor:36/G/2014/PTUN-Smg, disini terjadi perbedaan penerapan terhadap pemeriksaan perkara dalam dismissal procedure, yaitu antara perkara Nomor:021/G/2015/PTUN-Smg dengan Penetapan dismissal procedure Nomor:36/G/2014/PTUN-Smg. Pada perkara Nomor:021/G/2015/PTUN-Smg, merupakan suatu produk hukum yang diperoleh melalui pemeriksaan perkara di muka persidangan, yang dalam amarnya majelis hakim menyatakan bahwa, gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan telah lewat, seharusnya mengenai tenggang waktu menggugat merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan dalam dismissal procedure. Sedangkan dalam perkara pada penetapan Nomor:36/G/2014/PTUN-Smg, merupakan produk hukum yang diperoleh melalui pemeriksaan perkara dalam dismissal procedure oleh ketua pengadilan, yang dalam amarnya Ketua pengadilan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa yang menjadi objek sengketa berupa permohonan agar tergugat melakukan suatu perbuatan, bukan memohonn agar tergugat mengeluarkan keputusan, yaitu berupa Keputusan Tata Usaha Negara. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This thesis is to review the dismissal of the application procedure in Administrative Court. Dismissal procedure is an examination procedure simplified case, the provisions regarding the dismissal procedure provided for in Article 62 paragraph (1) of Law Number. 5 of 1986. The process of examining cases in the dismissal procedure intended to menyaringan case that goes to Administrative Court. Regarding the application of the dismissal procedure shown in Decision No. 021 / G / 2015 / PTUN-Smg and Decision Number:36/G/2014/PTUN-Smg, here there is a difference applicable to the case investigation in the dismissal procedure, namely the case Number: 021/G/2015/PTUN-SMG with the dismissal procedure Determination No. 36/G/2014/PTUN-Smg. In case Number: 021/G/ 2015/PTUN-Smg, is a legal product that is obtained through examination of the case before the court, which in the verdict the judges stated that, the lawsuit is not acceptable legal grounds that the grace period has elapsed filed, should the deadline to sue the authority of the President of the Court in the dismissal procedure. Whereas in the case of specifying Number: 36 / G / 2014 / PTUN-Smg, a legal product which is obtained through the examination of the case in the dismissal procedure by the chairman of the court, which in the verdict the presiding judge stated that the lawsuit is not acceptable legal grounds that the object of the dispute in the form of a request that the defendant committed a deed and not memohonn that the defendant issued a decision, namely in the form of an administrative decision. |
| Kata kunci | Penerapan, Dismissal Procedure, tenggang waktu menggugat, kompetensi pengadilan. |
| Pembimbing 1 | Pramono Suko Legowo, S.H.,M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 3 | Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H.,MS. |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2016-11-16 05:31:27.36605 |