| NIM | F1B012003 |
|---|
| Namamhs | CHINTYA KUMALA DEWI |
|---|
| Judul Artikel | REFORMASI BIROKRASI MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (ONE STOP SERVICE) DI KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PURBALINGGA |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berjudul “Reformasi Birokrasi Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran reformasi birokrasi di yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui program One Stop Service (OSS) di kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT). Sebelum dibentuk program pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan perizinan sangatlah lama dan juga birokrasi yang ditempuh amat panjang. Hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi sistem pelayanan terpadu satu pintu yang memudahkan masyarakat dalam mengurus izin. Sebagai salah satu pelopor pelayanan terpadu satu pintu, Kabupaten Purbalingga ini tentu saja memberikan citra birokrasi pemerintahan yang lebih baik di mata masyarakat, karena masyarakat diberikan alternatif untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik, bermutu, efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan purposive sampling dan random sampling. Sedangkan metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Hubberman, dan Saldana. Penelitian ini dilakukan di Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga yang menjadi fokus penelitian. Sasaran dalam penelitian ini adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga sebagai badan yang bertanggung jawab dalam menjalankan reformasi birokrasi di bidang pelayanan perizinan. Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang Reformasi Birokrasi Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) Di Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga dapat dikatakan tidak banyak perubahan yang terjadi. Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu pioneer pelayanan terpadu satu pintu belum banyak melakukan inovasi dari sisi pelayanan, dalam artian pelayanan yang diberikan masih stagnan dan belum begitu berkembang. Meskipun untuk pelayanan yang diberikan sudah jauh lebih cepat dibanding yang dulu namun dengan perkembangan zaman saat ini Kabupaten Purbalingga harus mampu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat sehingga mampu bersaing dengan kabupaten lainnya. Hal tersebut diukur melalui penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan.
|
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The title of this study is “Bureaucratic Reform through one stop service system the Purbalingga regency office of investment and integrated licensing”. The aim of this study was to decript bureaucratic reforms undertaken by the government in Purbalingga through the One Stop Service (OSS) in the Investment and Integrated Licensing Office. Before one stop services program was formed, licensing services takes time too long and also long bureaucratic was taken. These are aspects influenced of one stop service system that make it easy for the public in taking care of licencing. As one of the pioneers of the one stop service, Purbalingga of course gives a better image of bureaucracy in the public eyes, because the public is given an alternative to obtain better service, quality, effective and efficient. This research uses qualitative descriptive method. The technique of selection of informants in this study is with purposive sampling and random sampling. While the methods used are interviews, observation and documentation. Methods of data analysis using interactive analysis model of Miles, Huberman and Saldana. This research was conducted in the offices of investment and the integrated licencing in Purbalingga regency who became the focus of the research. The target in this research is Purbalingga regency office of investment and integrated licensing as the liable institution for running the bureucratic reforms in licensing service. Based on the analysis of the research on the bureucracy reform through the one stop service in the Purbalingga regency office of investment and integrated licensing, it can be said not much changes. Purbalingga as one of the pioneer of one stop service has not been a lot of innovation in terms of services, in terms of services provided remain stagnant and not so developed. Although for the given services is already much faster than it used to be but nowadays Purbalingga should be able to follow the growth of public dynamics so as to able to compete with other districts. It is measured through the institutional arrangement reform, structuring the management reform, the human resources reform, accountability and public service.
|
|---|
| Kata kunci | Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|---|
| Pembimbing 1 | Drs. Swastha Dharma, M.Si |
|---|
| Pembimbing 2 | Dr. Denok Kurniasih, M.Si |
|---|
| Pembimbing 3 | Dra. Rukna Idanati, M. Kes |
|---|
| Tahun | 2016 |
|---|
| Jumlah Halaman | 15 |
|---|
| Tgl. Entri | 2016-11-09 19:43:59.241036 |
|---|