Artikel Ilmiah : E1A112077 a.n. SHARA SANTINI
| NIM | E1A112077 |
|---|---|
| Namamhs | SHARA SANTINI |
| Judul Artikel | PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Korupsi di Indonesia tidak pernah menurun secara signifikan. Maraknya korupsi muncul karena pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini terlalu mengedepankan proses pidana represif dan kurang mengedepankan pencegahan. Kejaksaan Negeri Purbalingga memiliki tanggung jawab dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga merupakan daerah kabupaten/kota berkembang dan memiliki banyak proyek pembangunan daerah yang memiliki potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purbalingga. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian melalui kepustakaan maupun penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Kejaksaan Negeri Purbalingga untuk mencegah tindak pidana korupsi serta mengkaji hambatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian bahwa upaya Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi yaitu dengan upaya preventif, represif dan edukatif. Upaya represif berupa penindakan terhadap perkara korupsi, preventif dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), dan edukatif dengan melaksanakan kegiatan Penerangan/Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Tertib Hukum (Binmatkum). Faktor penghambat pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purbalingga meliputi faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor budaya. kata kunci : Kejaksaan, Pencegahan, Tindak Pidana Korupsi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACK In Indonesia, the case of corruption has never significantly declined. The increase of corruption cases happens to be the result of repressive legal process enforced in corruption eradication instead of prevention. State Court of Purbalingga in this case is responsible to eradicating and preventing corruption criminal act in the region of Purbalingga. The Regency of Purbalingga is a developing region where projects of regional development and construction are numerous so corruption criminal act is very potential to happen. In this case, questions rise on how the Attorney of Purbalingga State Court prevent corruption criminal act. This research has been conducted with the method of sociological judicial approach, which includes both library and field study. The purpose of this research is to find out the efforts employed by the State Attorney of Purbalingga in preventing corruption criminal act as well as to study the obstacles within. The result of the research reveals that the efforts employed by State Attorney of Purbalingga in preventing corruption criminal act incudes preventive, repressive and educative efforts. Repressive effort constitutes criminalization of corruption case; preventive effort constitutes the forming of ‘Tim Pengawal and Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah’ (safeguard and supervision team over government and regional development); and educative effort constitutes legal elucidation/illumination that includes the Program of Founding Legally Ordered Society (Binmatkum). The obstaces within these efforts in preventing corruption criminal act by State Attorney of Purbalingga includes legal factor, legal enforcement officers, supporting facility and medium, society and culture. Keywords : Attorney, Prevention, Corruption. |
| Kata kunci | Kejaksaan, Pencegahan, Tindak Pidana Korupsi. |
| Pembimbing 1 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Pranoto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 1 |
| Tgl. Entri | 2016-08-19 20:35:28.073627 |