Artikel Ilmiah : E1A011186 a.n. MUTIA SHABRINA
| NIM | E1A011186 |
|---|---|
| Namamhs | MUTIA SHABRINA |
| Judul Artikel | DISSINKRONITAS ANTARA KEPUTUSAN DIREKSI PT.PLN (PERSERO) NOMOR 025.K/DIR/2011 TENTANG PERKAWINAN ANTAR PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) PADA PT.PLN (PERSERO) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Abstrak Setiap pekerja terjamin mendapat hak-hak, sarananya yaitu mengadakan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha.Ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kasus ketidaksesuaian adalah keputusan pimpinan perusahaan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terjadi di PT. PLN (persero), yaitu antara Keputusan Direksi PT. PLN (persero) No. 025.K/DIR/2011 yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada PT.PLN (persero). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan Keputusan Direksi PT PLN (persero) Nomor 025.K/DIR/2011 dalam konsep Hukum Ketenagakerjaan serta dissinkronitas antara Keputusan Direksi PT PLN (persero) Nomor 025.K/DIR/2011 dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada PT.PLN (persero). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan metode analisis yang digunakan adalah normatif interpretatif. Penelitian ini menjelaskan mengenai kedudukan Keputusan Direksi PT.PLN (persero) dalam konsep hukum ketenagakerjaan, Keputusan Direksi bukan merupakan kategori Peraturan Perusahaan, maka Keputusan Direksi harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Kerja bersama (PKB) selaku peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut berarti Kedudukan Keputusan Direksi lebih rendah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diaturnya larangan perkawinan antar pegawai dalam Keputusan Direksi, untuk peningkatan produktiftas pegawai dalam bekerja, serta menghindari konflik kepentingan dalam bekerja, dan menjaga serta meningkatkan kondisi perseroan yang lebih kondusif. Kata kunci: Keputusan Direksi, Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan, Perkawinan antar pegawai. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Abstract Each worker gets the rights guaranteed, consists of conducting bargaining between workers and employers. Provisions of the employment agreement, made in writing, must not be contradictory and must comply with the regulations of the company, the Collective Labor Agreement (CLA) and the legislation in force. One case of non-conformity is a decision the company leadership with the Collective Labour Agreement (CLA) occurs in the PT. PLN (Persero), is between the decision of the Directors PT. PLN (Persero) No. 025.K / DIR / 2011, which is contrary to the Collective Labour Agreement (CLA) on PT PLN (Persero). The purpose of this study is to determine the position of the Decree of Directors of PT PLN (Persero) No. 025.K / DIR / 2011 on the concept of Employment Law and the Decision of the Board dissinkronitas between PT PLN (Persero) No. 025.K / DIR / 2011 with the Collective Labour Agreement (CLA) at PT PLN (Persero). The method used in this study was a normative and analytical methods used are normative interpretive. This study explains the position of the Decree of Directors of PT PLN (Persero) in the concept of employment law, Decree of the Board of Directors was not a category of company regulations, the Decision of the Board of Directors must submit and must not conflict with the joint Collective Labour Agreement (CLA) as regulations that have a higher position. Relative to the mean notch lower Decision of the Board of Law Number 13 Year 2003 on Manpower. He arranged marriage ban among employees in the decision of the Directors, to increase employee productivity at work, and avoid conflicts of interest in work, and maintaining and improving the company's more conducive conditions. Keywords: Decision of the Board of Directors, the Collective Labor Agreement, Company Regulation, Marriages among employees. |
| Kata kunci | Keputusan Direksi, Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan, Perkawinan antar pegawai. |
| Pembimbing 1 | Dr. Siti Kunarti, S.H, M.Hum |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H, M.H |
| Pembimbing 3 | Dr. Kartono, S.H, M.H |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2016-08-19 05:53:27.401874 |