| NIM | E1A110026 |
|---|
| Namamhs | AGE ANDWI PASUTRIYANE |
|---|
| Judul Artikel | TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.Mrj) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Bentuk putusan akhir pengadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun pada Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.Mrj amarnya menyatakan bahwa penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Bentuk putusan akhir seperti ini tidak diatur dalam KUHAP. Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.Mrj merupakan putusan akhir yang belum menyangkut pokok perkara, namun telah melewati tahap-tahap pemeriksaan di persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder berupa buku–buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan–tulisan ilmiah hukum, bahan–bahan dari internet, makalah seminar ilmiah, jurnal–jurnal yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa majelis hakim melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap penuntutan penuntut umum mengenai teknik pembelian terselubung yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dalam melakukan teknik pembelian terselubung, ditemukan bahwa penyidik Kepolisian tidak disertai dengan surat perintah sebagaimana disyaratkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Narkotika, serta anggota polisi yang aktif melakukan teknik tersebut tidak memenuhi syarat kepangkatan sebagi penyidik sebagaimana diatur Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Pada akhirnya Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.Mrj menimbulkan akibat hukum yaitu: bebasnya terdakwa dari penahanan, dapat dilakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, dan tidak melekat asas Nebis in Idem. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Forms of final decisions of court regulated in the Code of Criminal Procedure. But in Decision No. 41 / Pid.B / 2014 / PN.Mrj verdict stating that the prosecution of prosecutor can not be accepted. Forms of final decision like this is not regulated in the Criminal Procedure Code. Decision No. 41 / Pid.B / 2014 / PN.Mrj is a final decision yet regarding the principal case, but has gone through the stages of examination at the trial. The research method used a normative juridical, using secondary data sources such as books, legislation, court decisions, scholarly writings law, materials from the internet, seminar paper scientific journals related to the writing of this research. The result showed that the judges make an assessment prior to prosecution of the prosecutor regarding the undercover buy techniques conducted by police investigators. In doing undercover buy, it was found that the police investigation was not accompanied by a warrant as required by Article 79 of Law Number 35 Year 2016 About narcotics, as well as officer of the police who are active in these investigation techniques are not eligible rank as a investigator as stipulated in Article 2A of Government Regulation Number 58 Year 2010 regarding amendments to the Government Regulation No. 27 Year 1983 on the Implementation of the Code of Criminal Procedure. At the end, the Decision Number: 41 / Pid.B / 2014 / PN.Mrj has legal consequences, namely: free the accused from detention, to do a legal action against the decision, and not attached to the principle of nebis in Idem. |
|---|
| Kata kunci | Penuntutan, Tindak Pidana Narkotika |
|---|
| Pembimbing 1 | Handri Wirastuti,S.H.,M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Pranoto,S.H.,M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2016 |
|---|
| Jumlah Halaman | 19 |
|---|
| Tgl. Entri | 2016-08-18 06:28:54.410249 |
|---|