Artikel Ilmiah : E1A109011 a.n. ARDIANSYAH ARMAN HAKIM
| NIM | E1A109011 |
|---|---|
| Namamhs | ARDIANSYAH ARMAN HAKIM |
| Judul Artikel | PERAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | PERAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU Oleh : ARDIANSYAH ARMAN H. E1A109011 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsepsional (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum seanjutnya dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu dengan membentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU). DK KPU tidak memiliki kewenangan yang kuat, lembaga ini hanya memiliki kewenangan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi kepada KPU. DK KPU hanya bersifat ad hock, sehingga DK KPU hanya dapat dibentuk ketika ada kasus pelanggaran Kode Etik oleh KPU. Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah dalam mengawasi dan menjaga agar Penyelenggara Pemilu dalam melakukan tugasnya sesuai dengan rule of law (aturan hukum) serta rule of ethics (aturan etika) yang ada, sehingga pelaksanaan pemilihan umum dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menjalankan perannya tersebut, maka DKPP melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, yaitu: 1) menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota Penyelenggara Pemilu; 2) melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; 3) menetapkan putusan berupa sanksi atau rehabilitasi yang diambil dalam rapat pleno DKPP. Sanksi dijatuhkan kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, berupa: a) teguran tertulis; b) pemberhentian sementara; atau c) pemberhentian tetap. 4) menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | THE ROLE OF THE HONOR BOARD OF ELECTION IMPLEMENTER (DKPP) IN ENFORCING THE ETHIC’S CODE OF ELECTION IMPLEMENTER BASES ON ORDINANCE NUMBER 15 IN 2011 ABOUT THE ELECTION IMPLEMENTER By: ARDIANSYAH ARMAN H. E1A109011 This research aims to find out and analyze the enforcement of ethic’s code of the election implementer before the implementation of Ordinance Number 15 in 2011 and the role of Honor Board of Election Implementer in Enforcing the Ethic’s Code of Election Implementer. Method of research uses the normative juridical by using the statute approach, conceptual approach, and historical approach. Source of material law is the material of primary law, secondary law, and tertiary law. Subsequent material laws are analyzed by using method of qualitative normative. Bases on the result of research and discussion, it is concluded that the enforcement of ethic’s code of election implementer before the implementation of Ordinance Number 15 in 2011, it is regulated in Ordinance Number 22 in 2007 about the Election Implementer, that is by establishing the Honor Board of Election Commission (DK KPU). DK KPU does not has the strong authority, this institution just has the call authority, check, and do the trial so these give the recommendation to KPU. DK KPU just has ad hock characteristic, so DK KPU just can be established while has the violation cases of ethic’s code by KPU. The role of Honor Board of the election implementer (DKPP) in enforcing the ethic’s code of election implementer bases on the Ordinance Number 15 in 2011 is in controlling and keeping for the Election Implementer in doing their tasks bases on rule of law and rule of ethics that have been existed before, so the election implementer can run bases on the regulation of ordinance that has been existed before. In order to run these role, so DKPP conducts their tasks, function, and authority, these are 1) arranges and determines one of ethic’s code to keep the autonomous, integrity, and credibility of the member of Election Implementer; 2) conducts the investigation and verification, and inspection for the complaint and/or suspicious report for the violation of ethic’s code by Election Implementer; 3) determines the decision such as sanction or rehabilitation that has been taken in the plenary report of DKPP. Sanction is punished to the Election Implementer that has been proven violates the ethic’s code, such as: a) written warning; b) temporary discharge; or c) fixed discharge. 4) convey the decision to the related sides to be followed up. Keywords: role, Honor Board of Election Implementer, ethic’s code |
| Kata kunci | peran, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, kode etik. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H.,M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Satrio Saptohadi, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Komari, S.H. M.Hum. |
| Tahun | 2009 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2016-08-16 19:42:50.066549 |