Artikel Ilmiah : E1A011208 a.n. REGI DWI WICAKSONO
| NIM | E1A011208 |
|---|---|
| Namamhs | REGI DWI WICAKSONO |
| Judul Artikel | PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013/MS.Bna) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau tidak batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Salah satu kasus perihal pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas ialah kasus yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013/MS.Bna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 130/Pdt.G/2013/MS.Bna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 130/Pdt.G/2013/MS.Bna. Hakim membatalkan perkawinan dalam perkara ini hanya berlandaskan Pasal 3 ayat(2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Hakim menyatakan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/04/XI/2009 tanggal 4 November 2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara tersebut patut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena pemalsuan identitas. Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Article 22 of Law number 1 in 1974 on Marriage states that: “marriage can be canceled if the party does not comply with the conditions to carry out a marriage.” The expalanation of “can” in this article is defined can be void or not, when according to the provisions of the religious laws of each did not specify other. One of the cases concerning the cancellation of marriage because the forgery of identity is a case that occurred in the Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh in the number: 130/Pdt.G/2013/MS.Bna. The study aims to determine the legal considerations the Judges concerning the cancellation of marriage because the forgery of identity against the decision of Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh number: 130/Pdt.G/2013/MS.Bna. This research uses method of normative juridicial approach. Based on data obtained from the results of research and discussion, it can be taken the conclusion that the decision of Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh number: 130/Pdt.G/2013/MS.Bna. The Judges to cancel the marriage in this case just based on Article 3 Paragraph(2) and Article 4 of Law number 1 in 1974 in conjunction with Article 71 letters(a) The Compilation of Islamic Law and Article 4 of Government Regulation number 10 in 1983 about Permission Marriage and Divorce Servants and Judges declare a certificate of marriage number: 235/04/XI/2009 on November 4, 2009 which was issued by the PPN/KUA the Badar, in the Aceh Tenggara shoul be declared null and void and have no legal force because the forgery of identity. Keyword: Cancellation of Marriage, Forgery of Identity. |
| Kata kunci | Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas. |
| Pembimbing 1 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Rochati, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Hj. Siti Muflichah, S.H., M.H. |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2016-08-16 19:05:28.082925 |