Artikel Ilmiah : E1A012137 a.n. ANNISA RAMADHANI
| NIM | E1A012137 |
|---|---|
| Namamhs | ANNISA RAMADHANI |
| Judul Artikel | PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI UPAYA ASSET RECOVERY (Studi Di Komisi Pemberantasan Korupsi) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Asset recovery hasil dari suatu tindak pidana merupakan salah satu upaya pengembalian kekayaan hasil suatu tindak pidana baik bagi negara maupun bagi orang baik sebagai bahan pembuktian dalam persidangan dan juga sebagai harta kekayaan untuk pengembalian kerugian apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana. Non Conviction Based Asset Recovery (NCB Asset Forfeiture) merupakan salah satu alat penting dalam pengembalian aset (asset recovery) khususnya mengungkap harta kekayaan yang tidak wajar. Tindakan ini terpisah dari proses pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti itu tercemar oleh suatu tindak pidana. Pasal 54 ayat (1) huruf c United Nation Convention Against Corruption memberikan dasar acuan yang mewajibkan semua pihak negara untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan. Upaya mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan mempunyai hambatan tersendiri bagi Indonesia yang hukum pidananya menganut prinsip utama memidanakan si pelaku. Sehingga Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai permohonan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana melalui putusan hakim. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Asset recovery is the result of a criminal act is one of the efforts to recover the proceeds of a criminal act both for the nation and for the good as material evidence in the trial as well as the assets to refund losses if proven to have committed a crime. Non-Conviction Based Asset Recovery (NCB asset forfeiture) is one of the important tools in the return on assets (asset recovery) in particular reveal the wealth that is not fair. This action is separate from the criminal process and requires proof that a property was tainted by a criminal act. Article 54 paragraph (1) letter c United Nations Convention against Corruption provides a reference base that requires all state parties to consider confiscation of proceeds of crime without punishment. Efforts to adopt the mechanism of deprivation of assets without punishment has its own obstacles to Indonesia's criminal law adheres to the main principles penalize the offender. So that Article 67 of Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Combating of Money Laundering set regarding the request for confiscation of assets allegedly derived from criminal acts through the judge's decision. |
| Kata kunci | Penyitaan Harta Kekayaan, Perampasan Aset, Asset Recovery |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Pranoto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H. |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2016-08-14 14:56:30.977232 |