Artikel Ilmiah : E1A011178 a.n. ZULFAN HIKAMI
| NIM | E1A011178 |
|---|---|
| Namamhs | ZULFAN HIKAMI |
| Judul Artikel | HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1371/Pdt.G/2014/PA.Pwt) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masalah kekuasaan orang tua yang berupa hak dan kewajibannya menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat(1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemikiran hakim mengenai hak asuh anak pasca perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1371/Ptd.G/2014/PA.Pwt Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Pada Putusan Nomor: 1371/Pdt.G/2014/PA.Pwt Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian hak asuh anak jatuh kepada ibu melalui pertimbangan Bahwa bayi tersebut masih di bawah umur dan belum mumayyiz. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena tidak dijumpai adanya alasan hukum untuk mengambil alih hak asuh dari Penggugat selaku ibunya, maka anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari ibunya yaitu Penggugat. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT Based on the wording of Clause 1 of Law No. 1 of 1974 Marriage. Marriage is a physically and mentally bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family (household) were happy and everlasting based on God. Problems parental authority in the form of rights and obligations under Clause 45 of Law No. 1 of 1974 both parents are obliged to maintain and educate their children as well as possible. The obligation of parents referred to in subsection (1) of this section applies until the child is married or a stand-alone force continues even though marriages between parents broke up. This study aims to determine the rationale for judges regarding custody of children after divorce in Purwokerto Religion Court Decision No. 1371 / Ptd.G / 2014 / PA.Pwt Based on the results of research and discussion can be concluded that In Decision No. 1371 / Pdt.G / 2014 / PA.Pwt the judges argued that granting custody to the mother of children falling through the consideration that the baby Ward is still a minor and mumayyiz yet. Based on the facts mentioned above the judges found in accordance with Article 105 letters a jo. Article 156 letter a Presidential Instruction No. 1 of 1991 About the Compilation of Islamic Law, because not found any legal grounds to take over custody of the Plaintiff as his mother, the child is entitled to receive from his mother hadhanah that Plaintiff |
| Kata kunci | Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh |
| Pembimbing 1 | Rochati, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 2 | Haedah Faradz, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Hj. Siti Muflichah, S.H., M.H |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2016-08-12 23:55:56.396331 |