Artikel Ilmiah : E1A111046 a.n. LILI PURWANI
| NIM | E1A111046 |
|---|---|
| Namamhs | LILI PURWANI |
| Judul Artikel | PERAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ASAL KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 pasal 38 ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa warga Negara berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Oleh karenanya warga Negara Indonesia tidak dapat dilarang untuk bekerja dimana saja termasuk di luar negeri dengan syarat sudah memenuhi segala persyaratan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah demi keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan para tenaga kerja Indonesia sejak akan berangkat, pada penempatan, dan pasca menjadi tenaga kerja Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif dengan cara menyelaraskan antara teori hukum, norma hukum, hasil penelitian dan analisis peneliti yang dihubungkan antara satu dengan lainnya sesuai dengan pokok permasalahan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. P’emerintah mengatur perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia melalui Undang- Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Pemerintah Daerah merupakan pihak yang dianggap paling awal dalam memberikan perlindungan hukum bagi para TKI atau calon TKI. Dianggap demikian karena pada dasarnya proses awal dimulainya penyelenggaraan TKI adalah dari daerah, sehingga daerah merupakan ujung tombak dalam perlindungan TKI. Daerah sebagai gerbang awal dalam memberikan perlindungan hukum bagi TKI perlu kiranya memberikan perlindungan secara maksimal terhadap TKI dan keluarganya. Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas dalam perlindungan TKI berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah dapat dilihat dari instrumen hukum dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kaitannya dengan tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri di mulai dari pemerintah pusat dan daerah. Tanggungjawab pemerintah dalam perlindungan TKI dilakukan sejak masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan untuk menjamin hak-hak semua tenaga kerja Indonesia. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Act 1945 Section 27 (2) states that every citizen has the right to work and a decent living for humanity. Law number 39 of 1999 article 38 paragraph 2 of the Human Rights states that citizens are entitled to freely choose a job she likes. Therefore, Indonesian citizen can not be forbidden to work anywhere including overseas with the terms already meet all the requirements that have been set by the government for the sake of safety, comfort and welfare of Indonesian workers since departing, on placement, and post into force Indonesian labor. This research method uses the type of normative juridical research, with the specification of the research is descriptive. Legal materials presented in the form of narrative texts in a way that harmonizes legal theory, rule of law, the results of research and analysis of researchers connected with one another in accordance with the subject matter so that it becomes a coherent whole. Government regulate legal protection against Indonesian Workers through Law No. 39 Year 2004 regarding the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad. Local Government is a party that is considered to be the earliest in providing legal protection for the workers or prospective workers. Considered so because basically the beginning of the implementation process Indonesian’s Migrant Worker is from the area, so the area is spearheading the protection of migrant workers. Regions as the starting gate in providing legal protection for workers it would need to provide maximum protection of migrant workers and their families. Role of Social Service Manpower and Transmigration Banyumas in the protection of migrant workers based on the legislation in force, based on the autonomy and duty of assistance. Legal protection provided by the government can be seen from the legal instruments and policies issued by the government, to do with the government's responsibility in the protection of Indonesian workers who work abroad in ranging from central and local governments. Government's responsibility in the protection of migrant workers since the days before departure, the placement period, and full-time placement to ensure the rights of all Indonesian workers |
| Kata kunci | Perlindungan, Tanggungjawab, Peran, Pemerintah Daerah dan Tenaga Kerja Indonesia. |
| Pembimbing 1 | Dr. RirisArdhanariswari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | TenangHaryanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | H.A. Komari, S.H., M.Hum |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2016-08-12 18:05:19.256391 |