| NIM | F1D011058 |
|---|
| Namamhs | YONGKY YULIUS |
|---|
| Judul Artikel | Politik Lingkungan : Pengelolaan Limbah Industri Tahu di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pengelolaan limbah industri tahu melalui IPAL di Kalisari mengalami berbagai macam hambatan politis, padahal program tersebut hendak dijadikan percontohan nasional sebagai Desa Mandiri Energi dan melibatkan beberapa aktor penting. Hambatan politis terjadi di tingkat pusat, daerah, dan desa. Pada tingkat pusat terjadi kegagalan dalam perumusan kebijakan yang mencakup khusus pengelolaan limbah di Desa Kalisari, selain itu pemerintah pusat melalui BPPT dan Kemenristek juga belum maksimal dalam menjalankan perannya sebagai penyeimbang kepentingan. Pada tingkat daerah, terjadi kegagalan implementasi kebijakan seperti kurangnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan kurangnya kepedulian pada aspek keberlanjutan, serta masih berorientasi pada kepentingan ekonomi semata. Terakhir, pada tingkat desa, walaupun Pemerintah Desa Kalisari menjadi mediator yang baik bagi pemerintah pusat dan masyarakat, terjadi juga krisis kepemimpinan lingkungan yang membuat munculnya konflik antar Kelompok Swadaya Masyarakat. Penelitian ini menunjukan bahwa masih kurangnya kepentingan perbaikan lingkungan hidup sebagai orientasi utama dalam menjalankan kebijakan pengadaan IPAL di Desa Kalisari. Dalam pengelolaan IPAL yang mengutamakan partisipasi masyarakat yang tinggi dan dengan kerangka collaborative governance idealnya masing-masing aktor menempatkan paradigma perbaikan lingkungan hidup sebagai pedoman utama dalam melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Industrial Waste Management know through IPAL in Kalisari ,experiencing the various political obstacles, whereas the program was to the national pilot as energy independent villages and involve some important actors. Political obstacles occurred at the central level, area, and villages. At the central level failure occurred in the formulation of policies that include special waste management in the village of Kalisari ,, besides the central government through the BPPT and Kemenristek also has a maximum of in running its role as balancing the interests. At the regional level policy implementation failure occurred as the lack of the implementation of the function of supervision and lack of concern on the aspects of the sustainability and still oriented on economic interests alone. Finally, at village level, although Village Governments Kalisari ,a mediator is good for the central government and the community, also happens environmental leadership crisis that makes the emergence of the conflict between groups of non-governmental organizations. This research shows that still lack of the interests of the improvement of the environment as the main orientation in running the IPAL procurement policy in the village of Kalisari ,. In the management of the IPAL preference to community participation is high and with the framework of collaborative governance ideally each actor places the paradigm of improve the environment as the main guidelines in implementing the policies that have been formulated. |
|---|
| Kata kunci | Politik Lingkungan, Limbah Industri Tahu, Collaborative Governance. |
|---|
| Pembimbing 1 | Oktafiani Catur Pratiwi |
|---|
| Pembimbing 2 | Andi Ali Said Akbar |
|---|
| Pembimbing 3 | Ahmad Rofik |
|---|
| Tahun | 2016 |
|---|
| Jumlah Halaman | 120 |
|---|
| Tgl. Entri | 2016-08-12 07:01:12.753594 |
|---|