| NIM | F1B010090 |
|---|
| Namamhs | YUNI DWI IRMAWATI |
|---|
| Judul Artikel | Implementasi Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan penting yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Salah satu yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu adalah tercapainya pelayanan pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, terdapat indikator-indikator yang menjadi tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah/kota.Di kabupaten Banyumas terdapat beberapa sekolah yang belum memenuhi indikator-indikator SPM tersebut, terutama pada tingkat Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas serta faktor-faktor yang mempengaruhi implemetasi dari kebijakan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif.Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan untuk memperoleh data penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan SPM pendidikan dasar sudah berjalan namun belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari belum terpenuhinya aspek proses yang berisis tentang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan SPM pendidikan dasar serta output yang berkaitan dengan tercapainya 21 indikator SPM pendidikan dasar. Sedangkan untuk input sudah dapat dipenuhi dengan baik, dimana dalam input tersebut berkaitan dengan kesiapan pelaksana kebijakan, kejelasan petunjuk pelaksanaan SPM pendidikan dasar serta adanya sarana prasarana penunjang. faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari aspek disposisi sudah dapat dipenuhi dengan baik, sedangkan dari aspek komunikasi, sumber daya serta struktur birokrasi belum dapat dipenuhi dengan baik hal tersebut yang menyebabkan implementasi Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayananan Minimal (SPM) pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas belum berjalan dengan maksimal. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The education system is an important matter which is the responsibility of the government, in article 31, paragraph 1 of the 1945 Constitution stipulates that every citizen has the right to education. One being a reference in the implementation of quality education is the achievement of educational services in accordance with the Minimum Service Standards. In Permendiknas number 15 of 2010 on Minimum Service Standards for Basic Education in the District / City, there are indicators that the benchmark performance of basic education services through formal education organized by regions / cities. In the district of Banyumas there are some schools that have not met the SPM indicators, particularly at the elementary school level. This study aims to determine the implementation Permendiknas number 15 of 2010 on Minimum Service Standards (SPM) level Basic Education Primary School in Banyumas and the factors that affect the implementation of the policy. This type of research is qualitative research using descriptive analysis. Selection of informants using purposive sampling techniques and to obtain research data using interviews, observation and documentation.Data analysis technique using an interactive model. The results showed SPM basic education policy implementation is already running but is not maximized, it can be seen from the unfulfilled aspects of the process that contains about compatibility between the plan and the implementation of basic education SPM and output related to the achievement of 21 indicators SPM basic education. As for the input can already be met as well, where the input is related to the readiness of implementing policies, instructions clarity SPM implementation of basic education and their supporting infrastructure. factors that affect the implementation of aspects of the disposition already be filled with good, while from the aspect of communication, resources and bureaucratic structure that can not be met with good things that led to the implementation of Ministerial Regulation Number 15 of 2010 on Standards Pelayananan Minimum (SPM) basic education in Banyumas has not gone up. |
|---|
| Kata kunci | Kebijakan Publik, Implementasi, Pendidikan, SPM Pendidikan Dasar |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Simin, M.Si |
|---|
| Pembimbing 2 | Dra. Rukna Idanati, M.Kes |
|---|
| Pembimbing 3 | Dr. Sukarso, M.Si |
|---|
| Tahun | 2016 |
|---|
| Jumlah Halaman | 16 |
|---|
| Tgl. Entri | 2016-07-27 10:06:53.159393 |
|---|