Artikel Ilmiah : E1A012046 a.n. DESY NURUL AINI
| NIM | E1A012046 |
|---|---|
| Namamhs | DESY NURUL AINI |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penulisan skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan. Hal ini dilatarbelakangi adanya aborsi yang dilakukan wanita yang menjadi korban perkosaan yang seharusnya dilindungi. Hak-haknya sebagai wanita dirampas, dirugikan secara fisik, seksual dan psikis, serta dampak lebih lanjut dapat menyebabkan korban perkosaan mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Berbagai peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal telah mengatur mengenai aborsi dan perlindungan terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sinkronisasi pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan, serta mengetahui dan memahami perlindungan hukum atas hak-hak korban tindak pidana perkosaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan mendeskripsikan dan menganalisis data sekunder dan data primer dikaitkan dengan teori-teori hukum. Hasil penelitian ini menujukan bahwa sinkronisasi pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara vetikal terdapat dalam UUD 1945, KUHP, KUHAP, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU Rumah Sakit, UU Keperawatan, dan UU LPSK. Sedangkan secara horizontal terdapat dalam PP Reproduksi, Permenkes Pertindok dan Fatwa MUI. Perlindungan Hukum Atas Hak-hak Korban Tindak Pidana Perkosaan telah cukup memadai dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Aborsi tidak dapat serta merta dilakukan, karena dokter berkewajiban menjunjung tinggi dan berpegang teguh pada sumpah jabatan dan kode etik kedokteran, serta terdapat prosedur administrasi yang ketat yang harus dipenuhi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Writing thesis also discussed legal protection the crimes rape. It it is based on the an abortion done woman who is the rape victims that is supposed to be protected. Their rights as a woman deprived, wronged physically, sexual and psychological, and impact of further can cause the rape victims experienced pregnancy undesired. Various legislation whether vertically and horizontally set about abortion and protection against the rape victims who was an abortion. This study attempts to know and comprehend synchronization protection arrangement victims the criminal act of rape, as well as knowing and perceiving the protection of the law on the rights of the victims the criminal act of rape. This research uses the method approach normative juridical persuasion legislation and specifications descriptive analytical research with described and analyzing primary and secondary data associated with legal theories. The result of this research are showing that synchronization arrangement legal protection the crimes rape in the legislations in indonesia in vetical contained in 1945 constitution, KUHP, KUHAP, Law Health , Law Practices Medicine, Law Hospital, Law nursing, and Law LPSK. While horizontally there are in Government Regulation Reproduction, Permenkes Pertindok and Religious Advices Commisstion of the MUI. Legal protection on the rights of the crimes rape has quite adequate from various regulations regulations that exist. Abortion could not necessarily done, as doctors to uphold and hold fast on oath office and code of conduct of medicine, and there are legal procedures strict must be fulfilled. |
| Kata kunci | Aborsi, Perkosaan. |
| Pembimbing 1 | Hj. Ruby Hadiarti Johny, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Sunaryo, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Dwi Hapsari Retnoningrum, S.H., M.H. |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2016-05-27 07:28:34.791388 |