Artikel Ilmiah : F1D010027 a.n. RIA NITA TIARA PUTRI
| NIM | F1D010027 |
|---|---|
| Namamhs | RIA NITA TIARA PUTRI |
| Judul Artikel | PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK PERIZINAN DAN INVESTASI HOTEL DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI PENYEGELAN HOTEL DOMINIC DAN WISATA NIAGA 2015) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyegelan yang dilakukan oleh Pemkab Banyumas terhadap Hotel Dominic dan Wisata Niaga yang terjadi karena penyalahgunaan izin bangunan. Untuk itu penertiban ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi pola relasi politik antara Pemkab Banyumas dengan para investor. Dalam perspektif ekonomi politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan narasumber sebagai berikut Sekertaris Daerah (Sekda), Ketua Komisi D DPRD Banyumas, Kepala BPMPP, Kepala Dinsosnakertrans, KepalaDCCKTR, Kepala Satpol PP, Manajemen Hotel Dominic dan Wisata Niaga, jurnalis Suara Merdeka dan aktivis LPPLSH. Sumber data primer adalah wawancara. Sedangkan sumber data sekunder adalah kebijakan, arsip, pemberitaan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif, dimulai dari reduksi data, penyajian , proses penertiban Hotel Dominic dan Wisata Niaga serta relasi kuasa antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan para investor Hotel Dominic dan Wisata Niaga dalam perspektif ekonomi politik. Penutupan izin operasional Hotel Dominic dan Wisata Niaga telah melalui urutan resmi sesuai dengan dengan Perda No 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Pemkab Banyumas memberikan sanksi administratif berupa penyegelan dan denda maksimal 10 % dari Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun Pemkab memberikan keringanan setelah kedua hotel tersebut melayangkan surat permohonan keringanan denda kepada Bupati. Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan tim Pemkab dan ditetapkan pengurangan denda. Dalam sudut pandang ekonomi politik, penertiban hotel melibatkan interaksi antara pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari pemkab maupun para investor di Kabupaten Banyumas. Pelanggaran yang dilakukam oleh Hotel Dominic dan Wisata Niaga ini melibatkan beberapa aktor politik. Dari level atas Bupati bertugas membuat regulasi atau kebijakan. Kemudian level eksekutif dan legislatif yang bertugas untuk membuat perda. Pelaksana dan pengawas dari pihak BPMPP dan DCKTR. Sementara, Satpol PP berada di bawah Bupati yang bertugas melakukan pembongkaran di lapangan, jika suatu usaha dinilai melanggar. Meski Pemkab Banyumas telah membuat peraturan mengenai bangunan gedung. Namun implementasinya tidak tegas. Hal tersebut terlihat dengan adanya pemberian keringanan sanksi administratif yang seharusnya dibayarkan. Meski hal tersebut memperlihatkan ketidaktegasan Pemkab Banyumas dalam menegakkan Perda, tindakan pemberian sanksi administratif ini masih menguntungkan bagi pihak Pemkab. Keputusan ini dianggap meminimalisir dampak yang timbul. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study aims to determine the description of the demolition Hotel Dominic and Hotel Wisata Niaga. And the pattern of political relations between Banyumas regency with investors. The research approached used in this research was qualitative approach. Technique of collecting data were interview with Banyumas Regional Secretary, Commission D Banyumas Parliament, Head of BPMPP, Head of Labor Office, Head of DCCKTR, Head of Civil Service Police Unit, Management of Dominic Hotel and Wisata Niaga Hotel, Suara Merdeka journalist and LPPLSH activist. Tthe officials in the scope of the goverment to obtaint primary data. Regulation, goverment files and literature study to obtaint secondary data. Data were analyzed using interactive analysis techniques, starting from data reduction, presentation, process enforcement Hotel Dominic and Wisata Niaga, the power relations between the Government of Banyumas Regency with investors Hotel Dominic and Wisata Niaga in the perspective of political economy. The closure of the operational license Hotel Dominic and Wisata Niaga has been through an official order in accordance with the Regulation No. 3 of 2011 on Building. Banyumas regency impose administrative sanctions in the form of sealing and a maximum fine of 10% of the Budget Plan (RAB). But the local government to provide relief after second hotel fines relief petition letter to the goverment. Then followed up with the local government meetings and the final step was lightening fines for the hotels. In a political economy perspective, sealing the hotel involves interactions between stakeholders, both from the district government and the investors in Banyumas. From the top level, the district head in charge of making regulations or policies. Then the level of the executive and legislative duty to make regulations. Implementer and supervisor of the BPMPP and DCKTR. Meanwhile, Civil Service Police Unit was under the district head in charge of the demolition in court, if a business violated. Although Banyumas regency has made regulations regarding buildings. The implementation is not unequivocal. It is seen by the grant waivers of administrative sanctions to be paid. Although it showed indecision Banyumas regency in enforcing legislation, measures to provide administrative sanction is still favorable to the district government. This decision is considered to minimize the effects |
| Kata kunci | Inkonsistensi, Perda, Ekonomi Politik |
| Pembimbing 1 | Waluyo Handoko, M.Sc. |
| Pembimbing 2 | Sofa Marwah, S.IP., M.Si |
| Pembimbing 3 | Luthfi Makhasin, S.IP, MA |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 33 |
| Tgl. Entri | 2016-05-04 11:09:27.839595 |