| NIM | E1A009084 |
|---|
| Namamhs | ATTAF DANA |
|---|
| Judul Artikel | Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Lintas Damai di Perairan Indonesia Menurut United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) (Studi Terhadap Kasus Pengusiran kapal Ferry Lusitania Expresso asal Portugal tahun 1992). |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki luas wilayah laut kurang lebih 5,8 juta kilometer persegi, terdiri dari 3.1 juta kilometer persegi luas laut nusantara, dan 2,7 juta kilometer persegi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan jumlah pulau yang mencapai 17.480, secara keseluruhan wilayah laut Indonesia mencapai 75,3% dari total wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat berlayar dengan bebas setiap Negara wajib mematuhi aturan, baik internasional maupun nasional. Pengaturan tentang hak yang dapat di gunakan untuk berlayar melewati wilayah perairan suatu Negara adalah hak lintas damai. Hak lintas damai sendiri diatur dalam sebuah konvensi laut internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Indonesia sebagai Negara hukum yang patuh terhadap ketentuan internasional tersebut mengatur sendiri di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. Penerapan hak lintas damai sendiri tergantung dari masing-masing Negara, berbeda tiap negaranya. Kasus mengenai hak lintas damai sendiri pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1992, kasus tersebut antara Indonesia dengan kapal Ferry Lusitania Expresso asal Portugal yang hendak melakukan kegiatan tabur bunga di Dilli Timor Timur. Kegiatan tersebut menurut pemerintah Indonesia sendiri tidak murni damai, karena pada saat itu keadaan Indonesia sedang dalam rawan karena Dilli, Timor Timur hendak melepaskan diri dari Indonesia. Pemerintah Indonesia yang merasa perlintasan kapal tersebut tidak damai lantas mengusir kapal ferry tersebut berdasarkan beberapa peraturan, diantaranya Pasal 21, Pasal 25 UNCLOS 1982, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002. Pemerintah Indonesia berhasil mengusir kapal ferry tersebut dengan mengedepankan perdamaian hal tersebut di lihat dari penerapan pasal yang disebutkan. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Indonesia is one of the largest archipelagic state, which has a sea area of approximately 5.8 million square kilometers, consists of 3.1 million square kilometers of sea area of the country, and 2.7 million square kilometers of Exclusive Economic Zone (EEZ), with the number of islands reached 17,480, the overall Indonesian sea area reached 75.3% of the total territory of the Republic of Indonesia. To be able sail freely every country must obey both International or National regulations. The regulation of rights that can be used to be sail to the territorial waters of a State is the right of innocent passage. The innocent passage it’s self is regulated in the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Indonesia as the recht state that abide international regulation has its own regulation about innocent passage in Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. The application of innocent passage its self is different every country, every country has its own right to do that. Case about innocent passage has ever happened in Indonesia back in 1992, the case is between Indonesia government and the ferry called Lusitania Expresso from Portugal which wanted to entered Indonesia territory to do some sow flower in Dilli Timor Timur as they claimed it. Indonesia government think that the activity from them is not pure just sow flower in Dilli Timor timur, because there is some issue that in there has some separatism movement that lately Portugal government is backing that activity. The Indonesian government felt that the ferry didn’t peacefully crossing across the territory decided to repel the ferry away from Indonesia territory with some regulations that is article 21, article 25 UNCLOS 1982 and article 14 from Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2002. The Indonesia government has successfully dispatch the ferry with peace and no violence included |
|---|
| Kata kunci | UNCLOS 1982, Hak Lintas Damai, kapal Ferry Lusitania Expresso |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Noer Indriati, S. H., M. Hum. |
|---|
| Pembimbing 2 | Lynda Asiana, S. H., M. H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S. H., M. Sc. |
|---|
| Tahun | 2016 |
|---|
| Jumlah Halaman | 14 |
|---|
| Tgl. Entri | 2016-04-27 23:15:32.493057 |
|---|