Artikel Ilmiah : E1A110030 a.n. RIZA AMELIA
| NIM | E1A110030 |
|---|---|
| Namamhs | RIZA AMELIA |
| Judul Artikel | PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCAPAI PEMERINTAHAN GOOD GOVERNMENT |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berjudul “Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mencapai Pemerintahan Good Government (Studi Di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Latar belakang penelitian ini adalah masih banyak pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan publik kurang maksimal padahal tugas pemerintah adalah melayani rakyat untuk mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang makmur dan sejahtera. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normtif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan pendekatan legis positivis, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah normative kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan D.I Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintahan daerah mempunyai wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri akan tetapi kewenangan tersebut tidak disertai dengan adanya lembaga pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hampir di semua Pemerintahan yang ada di daerah-daerah telah mengalami maladministrasi. Kemudian dibentuklah lembaga pengawasan eksternal yang independen dan bebas dari campur tangan kepentingan pihak manapun lembaga itu bernama Ombudsman Republik Indonesia. Peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam mencapai Pemerintahan Good Government adalah melakukan kegiatan dalam pemerintahan yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan berbagai cara seperti: laporan, sosialisasi, jaringan, dan pemahaman. Kinerja Ombudsman melalui penanganan laporan/pengaduan masyarakat secara perseorangan maupun peningkatan kualitas pelayanan secara komprehensif. Dengan kegiatan kinerja yang dilakukan Ombudsman menjadikan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik menerapkan dasar-dasar hukum yaitu: 1.) transparansi, 2.) akuntabilitas, 3.) responsibilitas, 4.) independensi, serta 5.) kesetaraan dan kewajaran, sehingga tercapai Pemerintahan Good Government. Upaya mencapai Pemerintahan Good Government dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan dibentuknya perwakilan dan peningkatan jumlah sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sehingga pengawasan pelayanan publik lebih maksimal dan tercipta Pemerintahan Good Government. Kata kunci: peranan, maladministrasi, pemerintahan good goverment. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research is entitled “The Role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in Achieving Good Government Governance”. The background of this study is the fact that there are still many governments that are less maximal in implementing public services, whereas the government duty is to serve people in order to reach the Republic of Indonesia that is prosperous. The method used in this research was normative juridical approach, an approach that used legal positivism approach, meanwhile the analysis method employed was normative qualitative. The research was conducted at the office of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative in Yogyakarta. Based on the result of the research, discovered that regional governments had the broadest authority to manage their own regions, but it was not accompanied by an agency that oversaw the implementation of public services. Almost all of the regional governments had experienced maladministration. Then an independent external oversight body that was free from the interference and interests of any institution called the Ombudsman of the Republic of Indonesia was formed. The role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in achieving the Good Government Governance was conducting activities within the governments that was monitoring the implementation of public services held through various means, such as: report, socialization, network, compliance assessment activities, supervision, cooperation, and enforcement of integrity. The activities conducted by the Ombudsman made the governments, in implementing the public services, apply the basics of law namely: 1) transparency, 2) accountability, 3) responsibility, 4.) independence, and 5.) equality and fairness, in order to reach Good Government Governance. Efforts to achieve Good Government Governance in the Republic of Indonesia were forming representatives and increasing the number of human resources through education and training so that the supervision of public services could be more maximal and Good Government Governance could be created. Keywords: role, maladministration, good government. |
| Kata kunci | peranan, maladministrasi, pemerintahan good goverment. |
| Pembimbing 1 | Dr. Riris Andhanariswari, S.H, M.H |
| Pembimbing 2 | H. Kadar Pamuji, S.H, M.H |
| Pembimbing 3 | H. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H, M.M, M.H |
| Tahun | 2010 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2016-04-27 14:34:00.127356 |