Artikel Ilmiah : E1A111012 a.n. YODHA DHIA HOGANTARA
| NIM | E1A111012 |
|---|---|
| Namamhs | YODHA DHIA HOGANTARA |
| Judul Artikel | KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKALONGAN (Studi Di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalian potensi yang dimiliki oleh daerah. Semakin besar PAD suatu daerah maka dapat mengurangi akan ketergantungan kepada pemerintah pusat. Salah satu kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Darah dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah. Kota Pekalongan yang telah melakukan pengelolaan PBB-P2 sejak tahun 2013. Dalam pelaksanaan pengelolaan terkait pemungutan, di Kota Pekalongan menunjukkan masih adanya permasalahan-permasalahan sehingga menyebabkan terhambatnya target penerimaan PBB-P2 pada tahun-tahun awal peralihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pekalongan (Studi Di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan) Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Sedangkan sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Fokus pada penelitian ini yaitu Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The Local Revenue (PAD) is revenue come from utilization and exploration of potential resources owned by its local area. Bigger PAD in local area, less dependence the local area on central government. One Policy made by government to strengthen The Local Revenue is Law Number 28 Year 2009 about Local Tax and Local Retribution which regulate the diversion of Land Tax and Rural and Urban Building Tax (PBB-P2) which previously was central tax, it becomes local tax. Pekalongan has managed PBB-P2 since 2013. In the management of tax collection, Pekalongan has problems which hampered the tax target of PBB-P2 in early transition years. The research purpose is to determine and describe The Land Tax and Rural and Urban Building Tax Collection Policy to Increase The Local Revenue in Pekalongan (Case Study in Revenue Financial and Asset Management Department of Pekalongan). The research type is Juridical Normative. The data sources are obtained from primary and secondary data sources. The research focus is The Implementation of Land Tax and Rural and Urban Building Tax in Revenue Financial and Asset Management Department of Pekalongan. |
| Kata kunci | Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| Pembimbing 1 | Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H |
| Pembimbing 2 | H. Kadar Pramuji, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Sri Hartini, S.H., M.H |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2016-04-27 11:37:52.453015 |