| NIM | E1A012145 |
|---|
| Namamhs | INGGRID ZAKIAH ZALFA |
|---|
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA (STUDI MENGENAI PENGGUNAAN TEORI INKORPORASI PADA PIAGAM ASEAN) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perjanjian internasional memainkan peranan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antarnegara. Negara menggariskan dasar kerjasama mereka dan mengatur berbagai kegiatan, semua itu dilakukan melalui instrumen perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lain menghadapi masalah mengenai penerapannya dalam sistem hukum nasional. Mahkamah Konstitusi pernah menangani kasus yang berkaitan dengan interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional. Salah satu kasus yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi adalah permohonan hak uji materiil yang dilakukan oleh beberapa LSM di Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nation. Mereka berpendapat bahwa Piagam ASEAN khususnya Pasal 1 ayat (5) yang menentukan mengenai pasar bebas telah melanggar konstitusi. Mereka menegaskan bahwa ekonomi nasional tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar. Kasus tersebut menimbulkan pertanyaan, dikarenakan UU No. 38 Tahun 2008 hanyalah merupakan bentuk formal dari persetujuan DPR agar pemerintah melakukan ratifikasi Piagam ASEAN dalam taraf internasional, bukan merupakan undang-undang yang membahas lebih lanjut mengenai Piagam ASEAN. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa UU No. 38 Tahun 2008 merupakan inkorporasi dari Piagam ASEAN dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam piagam ASEAN.Penelitiaan ini dilakukan untuk mengetahui mengenai implementasi perjanjian internasional di Indonesia dalam hal penggunaan teori inkorporasi pada Piagam ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui inventarisasi hukum positif dan penelitian terhadap asas dan doktrin hukum. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Penggunaan teori inkorporasi pada Piagam ASEAN dapat diterapkan pada pasal-pasal selain Pasal 1 ayat (5) Piagam ASEAN, dan pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan Hak dan Kewajiban warga negara sebagai subjek hukum nasional, misalnya pada Pasal 3 mengenai status hukum ASEAN, Pasal 4 mengenai keanggotaan ASEAN, Pasal 6 mengenai penerimaan anggota baru ASEAN, Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 mengenai Badan-Badan ASEAN, dan ketentuan lainnya dalam Piagam ASEAN. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | International treaty has played an important role on cross-border life’s regulations and intersate relations. States stipulate their basic cooperation and regulate various activities, it is all done by an instrument called international treaty. International treaties that have been ratified by Indonesia are facing the problem on implementing those treaties in the domestic law. Constitutional Court of Indonesia has experienced in dealing with the case concerning on the relation between international law and domestic law. One of the cases that has been handled by Constitutional Court is the judicial review requested by NGOs in Indonesia against Law No. 38 of 2008 on the Ratification of the Charter of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). They argued that the ASEAN Charter, particularly article 1 (5) which prescribes a liberal economic market was breach of the constitution. They asserted that the domestic economy should not be trusted to market mechanisms. The case has raised the question, because Law No. 38 of 2008 is just a formal expression of parliamentary approval for the Government to proceed to the ratification of the ASEAN Charter at international level, it is not the law that describe about substance of ASEAN Charter . The Court’s decission stated that Law No.38 of 2008 is incorporating law of the ASEAN Charter and it is the part that could not be separate from ASEAN Charter. The purpose of this study is to know about implementation of international treaties in Indonesia in terms of the use of incorporation theory on ASEAN Charter. This study used normative juridic method with statue approach and doctrinal research. The data that used in this study was a secondary data that collected through literature study. The result showed that the used of incorporation theory on ASEAN Charter can be implemented on articles beside of article 1(5) and another articles that directly related on rights and obligations of the citizens as the subject of domestic law, such as on article 1 about the legal personality of ASEAN, article 4 about membership, Article 5 about member states, article 6 about the admission of new members, article 7 until article 15 abou the organs of ASEAN, and any other articles on ASEAN Charter. |
|---|
| Kata kunci | Perjanjian Internasional, Teori Inkorporasi, Piagam ASEAN |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Noer Indriati,S.H.,M.Hum. |
|---|
| Pembimbing 2 | Lynda Asiana,S.H.,M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Wismaningsih,S.H.M.H. |
|---|
| Tahun | 2016 |
|---|
| Jumlah Halaman | 13 |
|---|
| Tgl. Entri | 2016-04-25 08:25:22.726395 |
|---|