Artikel Ilmiah : E1A012324 a.n. IZAH AZIYA
| NIM | E1A012324 |
|---|---|
| Namamhs | IZAH AZIYA |
| Judul Artikel | PELINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA PASCA BERLAKUNYA PERDA NOMOR 2 TAHUN 2015 DI KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berjudul: “Pelindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pasca Berlakunya Perda Nomor 2 Tahun 2015 Di Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini akan menguraikan mengenai pelindungan hukum yang diberikan kepada Calon TKI/TKI Kabupaten Banyumas khususnya perlindungan hukum pada pra penempatan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pelindungan hukum pasca berlakunya Perda Nomor 2 Tahun 2015 dan apa kendala yang dihadapi oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas dalam melakukan upaya pelindungan hukum terhadap Calon TKI/TKI Kabupaten Banyumas. Penelitian ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mencakup peraturan tertulis, buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, sumber internet, media cetak serta didukung oleh data primer yang diperoleh dari wawancara. Ketentuan mengenai pelindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyumas diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelindungan hukum baik yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas maupun PPTKIS ASAMULIA INDO kepada Calon TKI/TKI kabupaten Banyumas telah memenuhi rumusan pasal yang ada di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2015 terkait dengan pelindungan pra penempatan. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas dalam upaya pelindungan hukum terhadap Calon TKI/TKI Kabupaten Banyumas yang meliputi pendidikan TKI yang rendah, PPTKIS yang tidak bertanggung jawab dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang terkait. Sedangkan kendala yang dihadapi PPTKIS ASAMULIA INDO meliputi masalah biaya mengeni pengurusan pasport Calon TKI dan pengunduran diri Calon TKI ketika akan diberangkatkan ke Negara penempatan. Harapan dari penelitian ini adalah bahwa baik Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas maupun PPTKIS harus lebih meningkatkan upaya pelindungan terhadap Calon TKI/TKI Kabupaten Banyumas untuk mencegah TKI illegal yang ada. Kata kunci: Perlindungan hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Peraturan Daerah |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research entitled: “The Legal Protection Of Indonesian Migrant Worker After The Validity Of The Local Regulation No. 2 Of 2015 In Banyumas Regency”. This research will explain the legal protection given for the Indonesian Migrant Worker in Banyumas Regency, especially the law of pre-placement protection. The problem formulation are how does the legal protection after the validity of the local regulation No. 2 of 2015 in Banyumas regency and what the problem faced by goverment to do the protection for Indonesian Migrant Worker Candidate in Banyumas regency. The research include the type of juridical normative approach to legislation. The type of data is used by secondary data and data collection method is used by the study of literature book, journal legal research, source internet, print media and supported by primary data that was obtained from interviews. The provisions on legal protection of Indonesian Migrant Worker in Banyumas regency stipulated in The Local Regulation No. 2 Of 2015 about the protection of Indonesiant Migrant Worker in Banyumas regency. The results of this research showed that the form of the legal protection from Dinsosnakertrans of Banyumas regency or PPTKIS ASAMULIA INDO to Indonesian Migrant Worker Candidate in Banyumas Regency have been suitable with the provision formulation of Local Regulation No. 2 of 2015 especially the pre-placement protection. However there are problems faced by Dinsosnakertrans in Banyumas regency are the legal protection effort to Indonesian Migrant Worker candidate Banyumas regency consist of the low education of Indonesian Migrant Worker, PPTKIS who can’t be responsible to the Indonesian Migrant Worker candidate’s problem, and the lack of coordination beetwen institution, which the problem in PPTKIS ASAMULIA INDO are the cost passport of Indonesian Migrant Worker candidate, and resignation of Indonesian Migrant Worker who will be departure to the selected country. The expectation from this research is Dinsosnakertrans in Banyumas regency, or PPTKIS must increase the protection to Indonesian Migrant Worker Candidate in Banyumas regency to prevent illegal Indonesian Migrant Workers. Keywords : Legal protection, Indonesian Migrant Worker, Local Regulation |
| Kata kunci | Pelindungan hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Peraturan Daerah. |
| Pembimbing 1 | Dr. Kartono S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Hj. Siti Kunarti, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Hj. Sri Hartini, S.H., M.H. |
| Tahun | 2012 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2016-04-20 17:26:10.23951 |