Artikel Ilmiah : E1A008271 a.n. INDRA WIRANTO HASTOMO
| NIM | E1A008271 |
|---|---|
| Namamhs | INDRA WIRANTO HASTOMO |
| Judul Artikel | “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 344/Pid/Sus/2013/PT.Bdg) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Terdakwa CHRISDIANTO RAHARJO yang merupakan Direktur PT Albasi Priangan Lestari, sebagai orang yang bertindak memimpin kegiatan perusahaan telah melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 344/Pid/Sus/2013/PT.Bdg kasus ini mempidana orang dan juga korporasi. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 344/Pid/Sus/2013/PT.Bdg. Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan pemidanaan pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 344/Pid/Sus/2013/PT.Bdg. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, bentuk pertanggungjawaban pidana adalah Pertangggungjawaban Pidana Pengganti (Vicarious Liability), dalam hal tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 344/Pid/Sus/2013/PT.Bdg yaitu pidana kepada terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selain itu pidana denda kepada terdakwa II sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagian asset/harta PT.PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI, disita dan dijual lelang untuk sekedar cukup untuk membayar jumlah denda dimaksud. Pertimbangan hakim dalam memberikan pemidanaan pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 344/Pid/Sus/2013/PT.Bdg menyatakan bahwa, baku mutu air limbah yang dilakukan oleh terdakwa, harus dipandang sebagai pelanggaran serius sebab limbah cair dari kegiatan industri melebihi baku mutu yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah cair Bagi kegiatan Industri maupun Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Di Jawa Barat, berpotensi menimbulkan pencemaran bila dibuang ke media lingkungan. Sehingga patut bila hukuman kepada terdakwa I diperberat. Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana Lingkungan dan Korporasi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Abstract Raharjo Chrisdianto defendant who is the Director of PT Albasi Priangan Lestari, as people who act lead the company's activities had violated wastewater quality standards, quality standards or quality standard interference emissions. Based High Court Decision No. 344 / Pid / Sus / 2013 / PT.Bdg this case penalize the people and corporations. This study aimed to analyze the forms of criminal responsibility in terms of environmental crime committed by the corporation at the High Court Decision No. 344 / Pid / Sus / 2013 / PT.Bdg. It is also to determine the consideration in giving the sentencing judge at the High Court Decision No. 344 / Pid / Sus / 2013 / PT.Bdg. Therefore, this study uses normative juridical method. The study states that, forms of criminal responsibility is Pertangggungjawaban Criminal Substitute (Vicarious Liability), in terms of environmental crime committed by the corporation at the High Court Decision No. 344 / Pid / Sus / 2013 / PT.Bdg ie a criminal defendant with a criminal I imprisonment for 1 (one) year and fined as much as Rp.200,000,000, - (two hundred million rupiah). In addition to the defendant II fined as much as Rp. 1.000.000.000, - (one billion rupiah), provided that if the fine is not paid then the majority of asset / property PT.PT. ALBASI Priangan LESTARI, confiscated and sold at auction for just enough to pay the amount of the fine in question. Consideration of the judge in giving punishment to the High Court Decision No. 344 / Pid / Sus / 2013 / PT.Bdg stated that the waste water quality standard conducted by the defendant, must be regarded as a serious offense because wastewater from industrial activities exceed the quality standards set, as defined in the Decree of the Minister of Environment Number: Kep-51 / MENLH / 10/1995 on Standards of Quality Wastewater For activities Industrial and West Java Governor Decree No. 6 of 1999 concerning the liquid Waste Quality Standard for Industrial activities in West Java, potentially pollution if discharged into the environment. So that when the defendants should I be exacerbated. Keywords: criminal liability, Environmental and Corporate Crime. |
| Kata kunci | pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana Lingkungan dan Korporasi. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H.,M.Hum |
| Pembimbing 2 | Dr. Noor Aziz Said., S.H., M.S |
| Pembimbing 3 | Dr. H. Setya Wahyudi, S.H.,M.H |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2016-02-18 11:06:38.789065 |