Artikel Ilmiah : E1A011281 a.n. SHAEKU PUTUNEZAR
| NIM | E1A011281 |
|---|---|
| Namamhs | SHAEKU PUTUNEZAR |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEGAL STANDING PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI (Putusan Nomor : 80/G/2011/PTUN.JKT) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 80/G/2011/PTUN.JKT, bertujuan untuk mengetahui apakah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mempunyai legal standing sebagai subyek hukum penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara pada Putusan Nomor: 80/G/2011/PTUN.JKT serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kewenangan mengadili pada Putusan Nomor: 80/G/2011/PTUN.JKT. Penlitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penggugat dalam perkara aquo yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Tergugatnya yaitu Sekretariat Negara Republik Indonesia Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK), Obyek sengketanya yaitu Surat Keputusan Nomor : B.104/PPKGBK/Dirut/03/2011 tertanggal 29 Maret 2011 tentang Penghentian Kegiatan Sementara di Kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka pada intinya dapat diketahui bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata sehingga mempunyai hak gugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan pengecualian dari KTUN yaitu KTUN merupakan perbuatan hukum perdata karena Surat Keputusan yang dijadikan sebagai objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan hubungan keperdataan antara Penggugat sebagai pengguna ruangan dengan Tergugat sebagai pemilik ruangan. Di dalam eksepsi, Tergugat mengatakan bahwa perkara aquo bukan merupakan kewenangan peradilan TUN, karena terdapat hubungan hukum antara penggugat sebagai pengguna ruangan dan Tergugat sebagai pemilik ruangan. Sehingga hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus, mengadili perkara aquo. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study comes on the decision of the State Administrative Court (Administrative Court) Jakarta No. 80/G/2011/PTUN.JKT, aims to determine whether the Football Association of Indonesia (PSSI) has a legal standing as a plaintiff legal subject in the State Administrative Court in Decision No. 80/G/2011/PTUN.JKT and to determine the legal considerations of the judge in determining the authority to hear the Decision No. 80/G/2011/PTUN.JKT. This study to research methods of normative juridical approach to legislation. Plaintiffs in the case a quo that the Football Association of Indonesia (PSSI), defendants, namely the Secretariat of State of the Republic of Indonesia Management Center Complex Gelora Bung Karno (PPKGBK), Object disputes that Decree No. B.104/PPKGBK/Managing Director/03/2011 dated March 29 2011 on Termination Event While PSSI office door X-XI Gelora Bung Karno Stadium. Based on the results of research and discussion in essence can be seen that the Plaintiff is a civil legal entity that has the right to sue the State Administrative Court. The lawsuit filed by the Plaintiff is the exception to that KTUN which that KTUN is an act of civil law since the Decree which serve as the object of dispute issued by the Defendant is a civil relationship between the Plaintiff as the room with the Defendant as the owner of the room. In the exception, the Defendants say that the case a quo is not a judicial authority TUN, because there is a legal relationship between the plaintiff as the user's room and the Defendant as the owner of the room. So the judge said it was not authorized to investigate, adjudicate, hear the case a quo. |
| Kata kunci | Kata Kunci : Peradilan Tata Usaha, Pengecualian KTUN, Kewenangan Mengadili. |
| Pembimbing 1 | Drs. Antonius Sidik Maryono S.H., M.S |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Budiman Setyo Haryanto S.H., M.H |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2016-02-16 08:46:29.460646 |