Artikel Ilmiah : E1A008146 a.n. RIYAN NUR HIDAYAT
| NIM | E1A008146 |
|---|---|
| Namamhs | RIYAN NUR HIDAYAT |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Terhadap Model Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUUIX/2013 Dalam Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden & Wakil Presiden) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Contoh putusan MK yang merupakan penundaan keberlakuan putusan (Limited Constitutional) adalah dalam Putusan Perkara Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mengemukakan sebagai berikut: Menimbang bahwa untuk menyelesaikan kedua hal tersebut, beserta penataan kelembagaannya, Mahkamah berpendapat diperlukan jangka waktu paling lama tiga tahun. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak dapat dipenuhi oleh pembuat undang-undang, maka ketentuan Pasal 53 UU KPK dengan sendirinya, demi hukum (van rechtswege), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Sebelum terbentuknya DPR dan Pemerintahan baru hasil Pemilu 2009, perbaikan undang-undang dimaksud sudah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya guna memperkuat basis konstitusional upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila pada saat jatuh tempo tiga tahun sejak putusan ini diucapkan tidak dilakukan penyelarasan UU KPK terhadap UUD 1945 khususnya tentang pembentukan Pengadilan Tipikor dengan undang-undang tersendiri, maka seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Pembatasan akibat hukum berupa penangguhan tidak mengikatnya Pasal 53 UU KPK yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sedemikian rupa dengan memberi waktu yang cukup bagi pembentuk UU untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan UUD 1945 dan sekaligus dimaksudkan agar pembentuk UU secara keseluruhan memperkuat dasar-dasar konstitusional yang diperlukan bagi keberadaan KPK dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan umum yang jauh lebih besar, Mahkamah Konstitusi merasa perlu membatasi akibat hukum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas suatu Undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi lain yang merupakan penundaan keberlakuan putusan adalah putusan terhadap perkara No. 14/PUUIX/ 2013 yang menguji Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Hasil dari putusan MK tersebut adalah, dikabulkan sebagian dengan membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Amar Putusan berbunyi sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; - Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2) Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya; 3) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Examples decision of the Court which is delay the enforceability of the decision (Limited Constitutional) is in its Decision on Case Number 016 / PUU-IV / 2006 regarding the judicial review of Law No. 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission against the Constitution of 1945. In its legal considerations, the Constitutional Court expressed as follows: Considering that in order to resolve both of these, along with the institutional arrangement, the Court argued required maximum period of three years. If within a period of three years can not be met by the legislators, the provisions of Article 53 of Law Commission itself, by law (van rechtswege), does not have binding legal force again. Prior to the formation of a new Parliament and Government of the results of the 2009 elections, improvement of the legislation referred to had to be resolved as well as possible in order to strengthen the constitutional basis eradicating corruption. If at maturity the three years since the pronouncement of this decision is not made alignment CEC Law against the 1945 Constitution in particular on the establishment of the Corruption Court with a separate law, the entire handling of corruption cases in the court under the authority of the General Courts. Restrictions legal consequences in the form of suspension is not tied Article 53 Law Commission which has been declared contrary to the 1945 Constitution such a way as to give sufficient time for the former Act to make improvements to conform with the 1945 Constitution and also meant that the former Act as a whole strengthen the foundations of constitutional necessary for the existence of the Commission and efforts to combat corruption. For public interest which is much larger, the Constitutional Court find it necessary to limit the legal consequences arising from the declaration of unconstitutionality of a law. Another decision of the Constitutional Court is delay the enforceability of the decision is the ruling on case No. 14 / PUUIX / 2013 that tested the Law No. 42 of 2008 on General Election of President and Vice President against the 1945 Constitution of the results is the decision of the Court, granted mostly by repealing Article 3 (5), Article 12 paragraph (1) and paragraph (2), Article 14 paragraph (2), and Article 112 which declared contrary to the Constitution 1945. As for Amar Decision reads as follows: 1) grant the petition in part; - Article 3 (5), Article 12 paragraph (1) and (2), Article 14 paragraph (2), and Article 112 of Law Number 42 Year 2008 regarding the General Election of President and Vice President (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 176, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4924) contradictory to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945; - Article 3 (5), Article 12 paragraph (1) and (2), Article 14 paragraph (2), and Article 112 of Law Number 42 Year 2008 regarding the General Election of President and Vice President (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 176, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4924) does not have binding legal force; 2) Amar decision in item 1 above applies to the general election in 2019 and the next general election; 3) Reject petition aside and rest; 4) order the publication of this decision in the Official Gazette of the Republic of Indonesia. |
| Kata kunci | 12345 |
| Pembimbing 1 | Tenang Haryanto S,H. M,H |
| Pembimbing 2 | Satrio Saptohadi S.H ,M.H |
| Pembimbing 3 | Dr. Riris Ardhanariswari S,H. M,H |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 100 |
| Tgl. Entri | 2015-11-19 15:05:26.174863 |