Artikel Ilmiah : E1A010126 a.n. RIGA AVARINDA HANDOKO
| NIM | E1A010126 |
|---|---|
| Namamhs | RIGA AVARINDA HANDOKO |
| Judul Artikel | PENERAPAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANYUMAS (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja). |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur pemerintah mempunyai posisi sangat strategis dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai aparatur pemerintah, PNS berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan tunduk pada pancasila sebagai ideologi Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedisiplinan PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kedisiplinan tersebut salah satunya terkait dengan jam kerja. Jam kerja adalah watu seorang pegawai untuk melakukan pekerjaannya. Peraturan pelanggaran disiplin PNS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya, pada Kabupaten Banyumas terdapat PNS yang terjaring razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena telah melanggar jam kerja. PNS yang terjaring razia tersebut didata terlebih dahulu, kemudian Satpol PP berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan juga instansi terkait guna pemberian sanksi. Pelanggaran jam kerja yang dilakukan PNS tersebut termasuk kedalam pelanggaran disiplin ringan yang sanksi nya berupa teguran secara lisan oleh pihak yang berwenang. Penerapan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas berpedoman pada Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun, masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin salah satunya terkait jam kerja yaitu ditemukan Pegawai negeri sipil yang keluar atau pulang sebelum jam kerja berakhir. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar jam kerja diberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran jam kerja Pegawai Negeri Sipil termasuk kedalam hukuman disiplin ringan. Dalam pemberian sanksi Satpol PP mendata setiap Pegawai Negeri Sipil yang terkena razia tersebut yang selanjutnya Satpol PP berkoordinasi dengan BKD dan Instansi terkait guna pemberian sanksi Pegawai Negeri sipil yang terjaring razia. Sanksi Pegawai Negeri Sipil tersebut berupa teguran secara lisan oleh pihak atau pejabat yang berwenang. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Civil Servants (PNS) as government officials have a very strategic position in determining governance. As government officials, civil servants and the government is obliged to organize the task of development with faithfulness and are subject to Pancasila as the state ideology and the Constitution of the Republic of Indonesia, 1945. The discipline of civil servants in carrying out its duties and functions greatly affect the achievement of the objectives set. Discipline is one of them related to working hours. Working hours are Watu an employee to perform the work. PNS disciplinary regulations refer to the provisions of legislation, that is Government Regulation No. 53 of 2010 concerning discipline and the Civil Servants Law No. 5 of 2014 on the Civil State Apparatus. Furthermore, in Banyumas there are civil servants who netted a raid conducted by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) for having violated the working hours. Civil servants who netted the recorded first, and then municipal police in coordination with the Regional Personnel Agency (BKD) and related institutions to sanctions. Violation of labor hours are included into the civil service disciplinary violations of its sanctions in the form of a mild verbal reprimand by the authorities. Application of the Civil Service working hours in Banyumas guided by the Act No. 5 of 2014 on State Civil Reform and Government Regulation No. 53 of 2010 on the discipline of the Civil Service. However, there are still many Civil Servants who commit disciplinary violations related to hours of work one is found civil servants who come out or go home before quitting time. Civil Servants who violate work hours given sanction or punishment in accordance with the provisions of the legislation. Violation of Civil Servants working hours included in mild disciplinary action. In the municipal police sanctions lists the Civil Servants affected by the raid that further coordination with the municipal police BKD and related institutions to sanction civil servants who netted. Civil Servants sanctions in the form of a verbal reprimand by the party or the authorities. |
| Kata kunci | penerapan jam kerja, pegawai negeri sipil, satuan polisi pamong praja, Kabupaten Banyumas |
| Pembimbing 1 | Abdul Aziz Nasihuddin, SH, MM, M.Hum |
| Pembimbing 2 | Sri Hartini, SH, MH |
| Pembimbing 3 | Siti Kunarti, SH, M.Hum |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 88 |
| Tgl. Entri | 2015-11-18 15:14:32.366649 |