Artikel Ilmiah : E1A011002 a.n. TITIS WIDIANINGSIH
| NIM | E1A011002 |
|---|---|
| Namamhs | TITIS WIDIANINGSIH |
| Judul Artikel | PERADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Smg) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kehadiran terdakwa pada pemeriksaan perkara pidana hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda ataupun kehormatannya Urgensi kehadiran terdakwa akan memberikan pencerahan terhadap kebenaran suatu pemeriksaan dalam persidangan sehingga terjadi keseimbangan. Persidangan tanpa hadirnya terdakwa disebut sebagai peradilan in absentia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan secara in absentia dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Smg beserta akibatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis, dan menggunakan data sekunder. Pelaksanaan peradilan in absentia mendasarkan pada pertimbangan dasar kewenangan, upaya maksimal pencarian terdakwa, asas larangan hakim menolak perkara, dan kepentingan penyelamatan aset negara. Akibat hukum dari putusan berimplikasi pada pelaku berupa penjatuhan pidana, kecilnya peluang melakukan upaya hukum, dan sulitnya pembayaran uang pengganti. Harta hasil tindak pidana korupsi bisa langsung dilakukan eksekusi dan bagi penegak hukum munculnya eksaminasi publik. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The presence of the accused in the criminal case investigation is essentially to give space to the defendant as a man who has the right to defend themselves and defend the rights of freedom , property or honor Urgency defendant 's presence would be enlightening to the truth of an examination in the trial resulting in the balance . The trial without the presence of the accused called the court in absentia. Corruption Court is the only court that has authority to examine , hear and decide cases of corruption. The aim of this study was to determine the basic consideration in decisions sentencing judge in absentia in Decision No. 53 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN.Smg and its consequences. The method used in this research is a normative juridical research prescriptive analytical specifications , and using secondary data . The administration of justice in absentia based on basic considerations of authority, maximum efforts to search the accused , the judge rejected the principle of the prohibition of the case , and rescue the interests of state assets . The legal effect of the ruling has implications for the actors in the form of sentences , little chance to take legal actions , and the difficulty for compensation . Proceeds of corruption can directly be executed and for law enforcement emergence of public examination |
| Kata kunci | peradilan, in absentia, korupsi |
| Pembimbing 1 | Prof.Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 2 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 3 | Pranoto, S.H.,M.h |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2015-11-03 07:21:16.016688 |