Artikel Ilmiah : F1B011067 a.n. TIA OKTAVIANI
| NIM | F1B011067 |
|---|---|
| Namamhs | TIA OKTAVIANI |
| Judul Artikel | REFORMASI BIROKRASI KECAMATAN MELALUI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Reformasi birokrasi sebagai upaya memperbaiki pelaksanaan pelayanan publik salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan pelayanan terpadu di kecamatan yang dilaksanakan berdasarkan Paraturan Kemendagri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang bertujuan untuk menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayana kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluaran Peraturann Bupati banyumas Nomor 09 tahun tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Kepada Camat di Kabupaten Banyumas. Diselenggarakannya pelayanan terpadu di kecamatan dapat lebih mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan dengan waktu yang lebih cepat, biaya yang lebih murah. Reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan yang lebih sederhana, pelatihan dan pendidikan pegawai, kegiatan monitoring dan evaluasi serta pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik. Kata kunci : Reformasi birokrasi, Pelayanan Publik |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT The District Integrated Administrative Service is an innovation on public service . Reform of the bureaucracy as an effort to improve the implementation of public services one of which is done through the implementation of integrated services in the districts held by paraturan Kemendagri Number 04 Year 2010 on Guidelines for the District Integrated Administrative Service which aims to make the districts as a node ministry district / city. Government mengeluaran Peraturann Banyumas Regent Banyumas No. 09 of 2010 concerning Delegation To the Head of the Licensing Authority in Banyumas. Convening of integrated services in the district can better facilitate the public in obtaining services with faster time, a cheaper cost. Bureaucratic reforms that have been undertaken by the government Banyumas done by making the procedure simple services, training and education of employes, monitoring and evaluation as well as the provision of infrastructure facilities and public services. Keywords: Bureaucracy Reformation , the Public Service |
| Kata kunci | Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik |
| Pembimbing 1 | Dr. Denok Kurniasih, M.Si |
| Pembimbing 2 | Drs. Simin, M.Si |
| Pembimbing 3 | Dra. Rukna Idanati, M.Kes |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Tgl. Entri | 2015-10-28 07:04:17.159148 |