Artikel Ilmiah : E1A009064 a.n. DEDA FIAN RIFKI
| NIM | E1A009064 |
|---|---|
| Namamhs | DEDA FIAN RIFKI |
| Judul Artikel | TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH SUMATRA SELATAN PERKARA NOMOR 79/PHPU.D-XI/2013) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan teknik analisis isi (content analysis). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada Bab III yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Dalam sengketa Pemilukada Sumatera Selatan (Sumsel) Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Herman Deru, dan Maphilinda Boer.MK dalam kasus ini membatalkan hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sumsel dan memerintahkan pemungutan suara ulang di empat Kabupaten/Kota dan satu Kecamatan."Dalam eksepsi, menolak eksepsi Termohon (KPU Provinsi).Dalam pokok perkara mengabulkan permohonon Pemohon untuk sebagian, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan no 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2013, bertanggal 13 Juni 2013. Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU Provinsi Sumsel nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang penetapan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2013-2018, pasangan Alex Noerdin-Ishak Mekki". Untuk melaksanakan pemungutan suara ulang ada seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu, seluruh TPS di Kota Palembang, seluruh TPS di Kota Prabumulih, dan seluruh TPS di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumsel dan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pemunngutan suara ulang tersebut dengan kewenangannya serta memerintahkan semua instansi itu untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 hari sejak putusan ini diucapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga peradilan khusus yang disebutkan dalam UUD ini mempunyai karakter khusus. Kekhususan tersebut terletak pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Dalam permasalahan ini Mahkamah Konstitusi telah melakukan kewajibanya dengan baik dan sesuai dengan hukum yang ada, namun dalam putusanya Mahkamah Konstitusi tetap memberikan celah bagi gubernur Incumbent untuk dapat memenangkan Pemilukada dengan tetap mengikut sertakan gubernur Incumbent. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research aims to study and to answer the problem about how the implementation of dispute resolution of local generation result is in Constitution Court and how the implication of task and authority of Constitution Court in resolving the dispute on local general election result. This research belongs to type of a normative research that have the quality of descriptive. The type of data used is secondary data including primary, secondary and tertiary law materials. Technique of collecting data used is documentation study using content analysis. Considering the result of research and discussion the writer has explained in Chapter III referring to the problem statement, the writer concluded that are: Election disputes in South Sumatra (South Sumatra) The Constitutional Court decided to grant the request Regent East Ulu Ogan Ogan, Herman roar, and Maphilinda Boer.MK in this case annulled the KPU recapitulation of South Sumatra province and ordered a re-voting in four Regency / City and the District of . "In the exception, rejected the exception of the Respondent (KPU Province) .In the principal case permohonon grant Applicant for the most part, annul the Decision of the General Election Commission of South Sumatra Province No. 33 / Kpts / KPU.Prov-006 / VI / 2013 concerning the determination of the results of vote count recapitulation elections for governor and deputy governor of South Sumatra in 2013, dated June 13, 2013. The Constitutional Court canceled the decision of the Provincial Election Commission Sumsel number 34 / Kpts / KPU.Prov-006 / VI / 2013 concerning the determination of the candidate elected Governor and Deputy Governor of South Sumatra period 2013-2018, the pair Alex Noerdin-Ishak Mekki ". To carry out the re-voting there are all polling stations in East Ulu Ogan Ogan, all polling stations in Ulu Ogan Ogan, all polling stations in the city of Palembang, all polling stations in Prabumulih, and all polling stations in the district of South Ranau Warkuk in Ogan Ogan Ulu. The Constitutional Court ordered the Election Commission, the Election Supervisory Body (Bawaslu) and South Sumatra Provincial Election Supervisory Body to oversee the implementation of the re-pemunngutan voice with authority and ordered all agencies to report to the implementation of the ruling of this Court no later than 90 days after the verdict is pronounced. Under the provisions of Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 10 paragraph (1) letter d of Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court in conjunction with Article 29 paragraph (1) letter d of Law Number 48 Year 2009 regarding Judicial Power, and Law Number 12 Year 2008 regarding the Second Amendment to Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, one of the constitutional authorities of the Constitutional Court is to decide Dispute Election Results Regional Head. The Constitutional Court as a judicial institution specifically mentioned in the Constitution has a special character. The specificity lies in the decision of the Constitutional Court are final and binding. In this issue of the Constitutional Court has made its obligations properly and in accordance with the existing law, but the Constitutional Court putusanya still provide the opportunity for the incumbent governor to win the General Election with a fixed to involve incumbent governor. |
| Kata kunci | TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA |
| Pembimbing 1 | KOMARI S.H., M.Hum |
| Pembimbing 2 | Satrio Saptohadi, SH, MH |
| Pembimbing 3 | Dr. H. Muhammad Fauzan,SH, M.Hum |
| Tahun | 2009 |
| Jumlah Halaman | 257 |
| Tgl. Entri | 2015-10-07 22:53:32.062598 |