Artikel Ilmiah : P2EA13048 a.n. DARYONO
| NIM | P2EA13048 |
|---|---|
| Namamhs | DARYONO |
| Judul Artikel | EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang ) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Daryono, Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum tata Negara , Program Pasca Sarjana, Universitas Jenderal Soedirman, “Eksekusi Putusan Oleh Pengadilan Hubungan Industrial Sebagai Pelaksana kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” (Studi di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang ). Komisi Pembimbing, Ketua : Prof. Dr. Mohammad Fauzan, SH., M.Hum., anggota Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Sebagai Pelaksana Kekuasaan kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dan mengetahui serta menganalisa eksekusi putusan PHI dan hambatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dengan menguraikan pokok permasalahan secara deskriptif analitis, dan menganalisa data dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial secara atribusi diperoleh secara langsung dari ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang memberikan peran terhadapPengadilan Hubungan Industrial untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dibidang hubungan industrial. Namun dalam sistem Ketetanegaraan Republik Indonesia Pengadilan Hubungan Industrial bukanlah suatu lembaga yang berada dalam tata susunan lembaga kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebuah proses peradilan yang menginduk pada lembaga Pengadilan Negeri. Demikian pula dalam hal eksekusi, dimana eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial dalam pelaksanaannya sama dengan eksekusi putusan dalam perkara perdata yaitu dilaksanakan atas perintah dan di bawah Ketua Pengadilan Negeri yang secara exofficio adalah Ketua Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada pengadilan negeri tersebut. Yang membedakan adalah eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial kebanyakan di biayai oleh negara, karena mendasarkan pada nilai gugatannya tanpa melihat mampu atau tidaknya pihak yang berperkara membayar biaya. Namun ternyata dalam pelaksanaannya tidak sesuai yang diharapkan karena adanya keterbatasan biaya eksekusi. Dengan demikian ketersediaan biaya eksekusi yang disiapkan oleh negara akan menjadi faktor yang menentukan berjalan atau tidaknya eksekusi terhadap putusan pengadilan hubungan industrial. Dan itulah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu faktor implementasi hukum terhadap ketentuan pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Daryono, Law Study Program, Concentration Legal of State Administration, Post Graduate Program, University of Jenderal Soedirman, “Eksekusi Putusan Oleh Pengadilan Hubungan Industrial Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” (A Study in the Industrial Relations Court of Semarang) . The Commission of Supervisor, Chairman,: Prof. Dr. Mohammad Fauzan, SH., M.Hum., member of commission, Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. This research aims to know the position and authority of the Industrial Relations Court as the Executing Judicial Authority in the Republic of Indonesia's attempt. In addition, this research aims to find out and analyze the execution verdict of the Industrial Relations Court and the resistance. The methods used in this research is the normative juridical. By outlining the principal issues in descriptive analytical and analyzing the data using qualitative normative methods. The results of this research showed that the position and authority of the Industrial Relations Court in attribution derives directly from the provisions of Act No. 2 of 2004 concerning the settlement of Disputes, and the Industrial Relations Act No. 48 in 2009 about the powers of the Judiciary. That gives the role of Industrial Relations Court to carry out the powers of the judiciary in the field of industrial relations. However in the Court system of the Republic of Indonesia, the Industrial Relations Court is not an institution which is in the order of the judiciary power institutions, but it’s only a judicial process under the District Court. Thus in terms of execution, where the industrial relations court execution in practice equal to the execution of the verdict in the case of civil liability that is carried out at the behest and under the Chairman of the District Court who is exofficio, the Chairman of the Industrial Relations Court at its District Court. The difference is that the execution of Industrial Relations Court ruling mostly finance by the state, because basing on the value of his suit without considering the ability of litigants to pay the costs. But it turns out in practice is not as expected due to the limitations of the execution. Thus the availability of execution costs prepared by the State will be a determining factor whether the execution of the verdict of the Industrial Relations Court will be running well or not. And that becomes the obstacles in implementing the decision execution of the Industrial Relations Court, i.e., the factor of implementation of the law against the provisions of article 58 of Act No. 2 of 2004 concerning the resolution of Industrial Relations Disputes. |
| Kata kunci | eksekusi putusan, hubungan indrustrial, kekuasaan kehakiman |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 75 |
| Tgl. Entri | 2015-08-29 12:48:25.760227 |