Artikel Ilmiah : E1A109080 a.n. GUNAWAN WIBISANA
| NIM | E1A109080 |
|---|---|
| Namamhs | GUNAWAN WIBISANA |
| Judul Artikel | PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN (Tinjauan Yuridis Tentang Sengketa Pilpres Tahun 2014) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN (Tinjauan Yuridis Tentang Sengketa Pilpres Tahun 2014) Oleh : GUNAWAN WIBISANA E1A109080 Hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 menyisakan ”persoalan”, yaitu adanya dugaan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Atas dugaan pelanggaran dan kecurangan tersebut, pasangan Prabowo Subiyanto - Hatta Rajasa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Untuk itulah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 dan implikasi hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden tahun 2014. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data hasil penelitian kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 adalah bahwa pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi menilai pihak Pemohon tidak mampu membuktikan tuduhannya kepada pihak Termohon secara meyakinkan. Beberapa alat bukti ataupun saksi-saksi yang dihadirkan selama masa persidangan tidak cukup mampu membuktikan kebenaran dari apa yang dimohonkan, sehingga secara umum tidak dapat dijadikan landasan untuk membenarkan tuduhan adanya kecurangan selama pelaksanan pilpres. Atas dasar-dasar itu MK memutuskan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Implikasi hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka hasil keputusan KPU yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 535/KPTS/KPU/Tahun 2014 tetap berlaku. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sekaligus menetapkan pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Yusuf Kalla sebagai pemenang pemilu. Kata kunci: perselisihan hasil pemilihan umum, Presiden, Mahkamah Konstitusi |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT DISPUTE PRESIDENTIAL ELECTION RESULT (Overview Juridical About Dispute Presidential Election 2014) By: GUNAWAN WIBISANA E1A109080 Results of general election of President and Vice President in 2014, leaving "problem", namely the alleged violation has occurred and fraud in a structured, systematic and massive. On the alleged violations and the fraud, the couple Prabowo Subiyanto - Hatta Rajasa apply to the Constitutional Court as an institution authorized to decide Dispute Election Results (PHPU). For this reason, the study aims to determine the basis for consideration of Judges in the Constitutional Court decision No. 1 / PHPU.PRES-XII / 2014 concerning Dispute Election Results 2014 Presidential and legal implications of the decision by the Constitutional Court No. 1 / PHPU.PRES-XII / Disputes concerning the 2014 Presidential Election Results 2014. The method used in this research is normative juridical, with the data sources in the form of secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. The data was then analyzed using qualitative analysis methods. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the basic consideration in the decision of Constitutional Court Judge No. 1 / PHPU.PRES-XII / 2014 concerning Dispute in the 2014 presidential election is that the subject of the petition has no legal grounds. The Constitutional Court assesses the Applicant is unable to prove his allegations to the Respondent convincingly. Some evidence or witnesses were presented during the trial was not quite able to prove the truth of what was requested, so that generally can not be used as a basis to justify the allegations of fraud during the conduct of the presidential election. On the grounds that the Court decided to reject the petition in its entirety. The legal implications of the decision by the Constitutional Court No. 1 / PHPU.PRES-XII / 2014 concerning Dispute Election Results 2014 Presidential reject the petition in its entirety, then the results of the Commission's decision contained in the Commission Decision No. 535 / KPTS / KPU / 2014 remained applies. Thus the Constitutional Court decision also stipulates pair Presidential Candidates Candidate Joko Widodo and Vice President Yusuf Kalla as the winner of the election. Keywords: dispute the results of the election, the President, the Constitutional Court |
| Kata kunci | Kata kunci: perselisihan hasil pemilihan umum, Presiden, Mahkamah Konstitusi |
| Pembimbing 1 | Tenang Haryanto, S.H., M.H |
| Pembimbing 2 | Satrio Saptohadi, S.H.,M.H |
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Tgl. Entri | 2015-08-14 09:22:07.303412 |