| NIM | F1D010009 |
|---|
| Namamhs | BAGUS RIZKY ADHIARTA |
|---|
| Judul Artikel | ANALISIS KONFLIK POLITIK DAN RESOLUSI PEDAGANG PASAR TIBAN DENGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berjudul “Analisis Konflik Politik Pedagang Pasar Tiban dengan Pemerintah Kota Pekalongan”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan tentang tahapan perkembangan konflik yang terjadi antara pedagang pasar tiban dengan Pemerintah Kota Pekalongan pasca diterapkanya kebijakan relokasi dan ketertiban umum di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, serta tercapainya resolusi. Penelitian ini juga menjelaskan faktor – faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses resolusi konflik antara pedagang pasar tiban dan Pemerintah Kota Pekalongan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2013 mengenai Ketertiban umum yang merujuk pada relokasi pedagang pasar tiban tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, khususnya bagi pedagang pasar tiban sehingga penerapan perda tersebut menimbulkan konflik politik. Dalam hal ini, pedagang pasar tiban mempunyai kepentingan ekonomi, sedangkan Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai kepentingan politik. Kondisi tersebut menimbulkan adanya kebuntuan komunikasi diantara pedagang pasar tiban dan Pemerintah Kota Pekalongan, sehingga keduanya melakukan penggalangan dukungan dengan modal sosial dan modal politik. Meskipun Pemerintah Kota Pekalongan melakukan tindakan koersif terhadap pedagang pasar tiban namun belum tercapai kesepakatan sehingga Pemerintah Kota Pekalongan melakukan kesepakatan tertentu dengan pedagang pasar tiban sebagai bentuk resolusi konflik. Faktor pendukung yang mendorong tercapainya resolusi adalah adanya mediator dalam konflik pasar tiban dan adanya pembentukan Tim Teknis. Adapun faktor penghambat dalam tercapainya resolusi adalah adanya perbedaan kepentingan antara pedagang pasar tiban dengan Pemerintah Kota Pekalongan dan adanya kebuntuan komunikasi diantara pihak – pihak yang berkonflik. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study entitled "Political Conflict Analysis and of Tiban Market Traders Resolution with Pekalongan City Government". This study purposed to understand and describe the conflict development stages between Tiban market traders after the Pekalongan City Government relocation policy and public order in Pekalongan , Central Java was implemented, also the achievement of a resolution. The study also describes supporting and resisting factors of the conflict process resolution between Tiban market traders and the Pekalongan City Government. The method used in this study is descriptive qualitative method with case study approach, also the informant determination technique using purposive sampling. Data obtained from the results of observation, interviews, and documentation study. This study used data triangulation techniques to ensure data validity. This research uses interactive relationship analysis techniques that include data collection, data reduction, data display and conclusion. The results of study showed that the application of Regulation No. 5/2013 about public order which refers to the relocation of the tiban market traders is not in line with the people wishes, especially for Tiban market traders so that the application of the regulation leads to political conflict. In this case, the Tiban market traders have economic interests, while the City of Pekalongan have political interests. The condition raises the impasse of communications between traders and the City Government, so that both of them support raising social capital and political capital. Although the Pekalongan City Government applying coercive action against Tiban market traders but have not reached an agreement, so that the government perform certain agreements with market traders as a form of conflict resolution. Supporting factors that encourage the achievement of the resolution is the mediator in the tiban market conflict and the establishment of the Technical Team. The resisting factor in achieving a resolution is the difference in interest between the market traders with the government, and the communication impasse between the parties in conflict |
|---|
| Kata kunci | Pemerintah Kota, Konflik Politik, Konsensus Politik, Kebijakan Publik |
|---|
| Pembimbing 1 | Drs. Bambang Suswanto, M.Si |
|---|
| Pembimbing 2 | Waluyo Handoko,S.IP.,M.Sc |
|---|
| Pembimbing 3 | Dr. Sofa Marwah, M.Si |
|---|
| Tahun | 2015 |
|---|
| Jumlah Halaman | 24 |
|---|
| Tgl. Entri | 2015-05-25 21:25:23.097386 |
|---|