Artikel Ilmiah : E1A010021 a.n. NENA APRIA RACHMAWATI
| NIM | E1A010021 |
|---|---|
| Namamhs | NENA APRIA RACHMAWATI |
| Judul Artikel | PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pengawasan terhadap Peraturan Desa terutama Peraturan Desa tentang APBDes merupakan hal yang penting dilakukan. Di samping Peraturan Desa merupakan produk hukum yang tidak disebutkan atau tidak menjadi bagian dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di sisi lain pengawasan terhadap Peraturan Desa tentang APBDes belum ditentukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan adanya kajian yang lebih mendalam terhadap Pengawasan Peraturan Desa tentang APBDes setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Keberadaan Peraturan Desa perlu diawasi untuk menjamin agar pelaksanaan kewenangan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan mekanisme yaitu yang Pertama melalui Evaluasi yaitu pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepala desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Klarifikasi yaitu pengkajian dan penilaian terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan Pengendalian dalam pengawasan produk hukum desa merupakan kegiatan mengamati dan mengidentifikasi realisasi pengawasan dengan melakukan kegiatan pemantauan/monitoring yang dilaksanakan setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Oversight of the village regulations especially village regulations on APBDes it is important done. Beside village regulation is a legal product that is not mentioned or not as part in a hierarchy of the legislation based on act no 12 2011 , on the other hand oversight of the village regulations on apbdes undetermined explicitly in legislation so that needed review that more in-depth against supervision of village regulations on apbdes after enactment of laws number 12 2011 on the establishment of legislation. Will the purpose of which reached at this research namely to know the supervision to village regulations about income and expenditure budget village after enactment lobbies number 12 2011 on the establishment of legislation .To achieve the purpose of research used method of qualitative research with the approach of juridical normative with technique conceptual approach , legislations and approach historical approach. The existence of village regulations needs to be monitored to ensure that village exercise of authority running efficiently and effectively in accordance with the plan and the provisions of legislations .Supervision can be achieved in several stages of a mechanism that which is first through evaluation that is for the assessment and an assessment of the draft of the village and a draft law the village head to know contrary to the public interest and / or legislation higher .Clarification that is for the assessment and an assessment of local regulations and regional decree of the head to find out in opposition to the public interest and / or legislation higher , while restraint within supervision village legal products are the activities observe and identify the realization of supervision by conducting monitoring activities monitoring / to be held every the end of or up at any time it was needed. |
| Kata kunci | Peraturan Desa, APBDes, Pengawasan |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. H. M. Fauzan, S.H., Mhum |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | H. Abdul Azis Nasihuddin S.H., M.M M.H |
| Tahun | 2010 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2015-05-24 04:36:51.179796 |