Artikel Ilmiah : E1A008323 a.n. YAN BUDI RAHAYU
| NIM | E1A008323 |
|---|---|
| Namamhs | YAN BUDI RAHAYU |
| Judul Artikel | PEMOTONGAN UANG PENSIUN SEKRETARIS DESA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Di Kabupaten Banjarnegara) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK PEMOTONGAN UANG PENSIUN SEKRETARIS DESA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Di Kabupaten Banjarnegara) Oleh : Yan Budi Rahayu E1A008323 Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Desa memiliki dampak terhadap penghasilan Sekretaris Desa. Penelitian ini bertujuan untuk prosedur pemberian uang pensiunterhadap PNS Sekretaris Desa. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tindakan PT.Taspen dengan melakukan pemotongan uang pensiunSekretaris Desa Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna mencapai tujuan tersebut maka peneletian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisa secara kualitatif dengan penyajian data teks naratif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, prosedur pemberian dana Pensiun PNS Sekretaris Desa secara umum yaitu usia telah mencapai 55 tahun, telah mengabdi lebih dari 20 tahun, syarat pemberian Dana Pensiun Proses Pemberian Dana Pensiun Sekretaris Desa dilakukan melalui tahap, pengisian formulir, melampirkan berkas, verifikasi, dan pencairan dana pensiun. Terdapat tiga cara pengambilan uang pensiun dalam Taspen, yaitu: secara langsung (datang ke PT. TASPEN (PERSERO), transfer via bank (bank- bank yang bekerja sama dengan Taspen), via cek pos. Tindakan PT. Taspen dalam melakukan pemotongan uang pensiun Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak didasari oleh peraturan perundang-undangan dan melanggar azas legalitas. PT. Taspen memberlakukan hal tersebut secara sepihak saja,tanpa memberikan penjelasan kepada Sekretaris Desa, sehinggakibat ketidak jelasan jumlah setoran dan gaji yang seharusnya didapatkan tersebut merugikan pihak Sekretaris Des,walaupun kerugian ini tidak timbul karena tindakan kriminal, namun hal ini tetap bertentangan dengan ketentuan yang ada atau dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Milik Negara. Kata Kunci: Pemotongan, Uang Pensiun, dan Sekretaris Desa |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | CUTTING THE SECRETARY VILLAGE RETIREMENT MONEY AS CIVIL SERVANTS (Case Study In Banjarnegara) By: Yan Budi Rahayu E1A008323 The enactment of Government Regulation No. 45 Year 2007 on Terms and Procedures for Appointment Secretary Become Civil Servants Rural Village Government has an impact on the income of the village secretary. This study aimed to procedures for granting money pensiunterhadap PNS Village Secretary. It also aims to determine the suitability of action PT.Taspen by cutting money pensiunSekretaris Village For Civil Servants to the legislation in force. In order to achieve these objectives, the peneletian was conducted using a normative juridical approach. Secondary data were collected and then processed, served, and analyzed qualitatively with the presentation of narrative text data. The study states that, the procedure grants the Secretary PNS Retirement Village in general that has reached 55 years of age, had served more than 20 years, a condition of the Pension Fund Pension Fund Processes village secretary made through stages, form filling, attaching files, verification, and disbursement of pension funds. There are three ways of making money to retire in TASPEN, namely: direct (coming to PT. TASPEN (Persero), transfers via banks (banks that cooperate with TASPEN), via postal check. Measures PT. TASPEN in cutting pensions Secretary of the village as a civil servant is not based on legislation and violates the principle of legality. PT. TASPEN impose it unilaterally, without giving an explanation to the Secretary Village, sehinggakibat unclear amount of the deposit and wages that should be obtained is detrimental to the Secretary-December , although this loss did not arise because of a criminal act, but it is still at odds with the existing provisions or be regarded as an unlawful act committed by a State-Owned Company. Keywords: Cutting, Money Retirement, and the Secretary of the Village |
| Kata kunci | Pemotongan, Uang Pensiun, dan Sekretaris Desa |
| Pembimbing 1 | SRI HARTINI S.H,. M..H |
| Pembimbing 2 | SUPRIYANTO S.H,M.H |
| Pembimbing 3 | KADAR PAMUJI S.H. MH |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Tgl. Entri | 2015-05-22 06:44:00.954078 |