Artikel Ilmiah : E1A110019 a.n. TRIANTO NUGROHO
| NIM | E1A110019 |
|---|---|
| Namamhs | TRIANTO NUGROHO |
| Judul Artikel | MODEL NOKEN SEBAGAI PENGAKUAN NEGARA ATAS HAK-HAK POLITIK MASYARAKAT ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Masyarakat Yahukimo melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan caranya sendiri (adat), yaitu pemilih memasukkan surat suara yang telah dicontreng ke dalam "noken". Untuk itulah , maka penilitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan umum dengan tata cara pemilihan model Noken sebagai pengakuan negara atas hak-hak politik masyarakat adat dalam pelaksanaan pemilihan umum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data hasil penelitian kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pemilihan umum dengan menggunakan model Noken sebagai pengakuan negara atas hak-hak politik masyarakat adat didasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009. Pemilihan umum dengan menggunakan model Noken merupakan bentuk jaminan negara atas tersalurnya hak konstitusional masyarakat adat dalam pemilihan umum, yakni pemungutan suara dengan cara aklamasi sebagai mana yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah di pegunungan Jayawijaya, sebagai salah satu mekanisme pemungutan suara yang dapat mengakomodasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat adat dengan memperhatikan hukum adat yang masih dianut di masyarakat. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Yakuhimo communities implement elections according to his own (custom), which voters insert ballots is checked into "noken". For this reason, then this research aims to investigate the implementation of the general election with the election procedures Nokens models as State recognition of political rights of indigenous peoples in the implementation of the general election. The method used in this research is normative juridical, with the data sources in the form of secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. The data was then analyzed using qualitative analysis. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the elections by using models Noken as State recognition of political rights of indigenous peoples based on the provisions of Article 18B paragraph (2) and Article 281 paragraph (3) of the Constitution of 1945, Article 6 of the Law Law No. 39 of 1999 on Human Rights and Article 51 paragraph (1) letter b of Law Number 24 Year 2003 regarding the Constitutional Court and the Constitutional Court Decision No. 47-81 / PHPU.A-VII / 2009. Elections by using models Nokens is a form of state guarantees on constitutional rights of indigenous peoples in the general election, the voting in a manner which acclamation as done by people in several areas in mountainous Jayawijaya, as a voting mechanism that can accommodate adversity difficulties experienced by indigenous peoples with due regard to customary law is still practiced in the community. |
| Kata kunci | hak politik, masyarakat adat, pemilihan umum |
| Pembimbing 1 | Satrio Saptohadi, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Tenang Haryanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. |
| Tahun | 2010 |
| Jumlah Halaman | 90 |
| Tgl. Entri | 2015-05-19 22:31:52.374875 |