Artikel Ilmiah : E1A111095 a.n. YESI OCTAVIA NURJANAH
| NIM | E1A111095 |
|---|---|
| Namamhs | YESI OCTAVIA NURJANAH |
| Judul Artikel | PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSEKUSI YANG DIKABULKAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :35/ Pdt.G/ 2012/ PN.JKT.SEL) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Derden Verzet merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat digunakan oleh pihak ketiga dalam melawan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perlawanan diajukan kepada Pengadian Negeri yang memutus perkara tersebut. Secara yuridis derden verzet diatur dalam pasal 195 ayat 6 HIR yang mana pasal tersebut menjelaskan mengenai syarat materiil yang harus dipenuhi oleh seorang pelawan dalam mengajukan permohonan derden verzet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah amar putusan hakim yang menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar dalam gugatan perlawanan nomor 35/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Sel telah sesuaidengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal 195 ayat 6 HIR dan apakah hakim dalam memerintahkan pengangkatan sita atas kedua bidang tanah Sertifikat Hak Milik telah sesuai atau masih ada kekurangan. Mengingat syarat derden verzet yang diatur dalam pasal 195 ayat 6 HIR hanya mendasar pada dalil hak milik. Dalam mengabulkan perlawanan pelawan hakim mendasar pada doktrin dari yahya harahap yang memperluas syarat yang dimaksud dalam pasal 195 ayat 6 HIR. Doktrin tersebut menjelaskan bahwa selain dari dalil hak milik memperbolehkan seorang pemegang jaminan untuk mengajukan perlawanan. Pada pemeriksaan pokok perkara Pelawan mengajukan alat bukti berupa perjanjian hutang piutang antara Pelawan dan Turut Terlawan, dari alat bukti tersebut diketahui bahwa pelawan adalah sebagai pemegang jaminan sehingga hakim mengabulkan perlawanan Pelawan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa syarat seseorang dapat melakukan perlawanan terhadap sita eksekusi tidak hanya berdasarkan dalil hak milik, tetapi seorang pemegang jaminan dapat juga melakukan perlawanan. Selain syarat yang disebut dalam doktrin, penjelasan buku pedoman pelaksanaan tugas pengadilan menyebutkan bahwa syarat pengajuan perlawanan terhadap sita dapat pula diajukan dengan Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Sewa dan lain sebagainya. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Derden Verzet is an extraordinary legal efforts used by third parties against the verdicts which have permanent legal force. The resistance is submitted to the District Court to decide the case. Legally, derden verzet stipulated in Article 195 paragraph 6 HIR explaining the material requirements that must be fulfilled by a competitor in applying derden verzet. The research is aimed to determine whether the verdicts which declare that the competitor who is the right one in the lawsuit resistance number 35/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Sel has been appropriate with the provisions mentioned in Article 195 paragraph 6 of HIR and whether the judge in ordering removal seizure on the two Property Rights Certificates has been appropriate with the rule or there are still any shortages. Considering derden verzet requirements mentioned in article 195 paragraph 6 HIR is only based on property rights theorem. In granting the competitors’ resistance, the judges make the decision based on doctrine of yahya harahap that expands the requiements mentioned in Article 195 paragraph 6 HIR. This doctrine explains that beside property rights theorem, a holder is allowed to apply resistance. On the examination of the principal case, the competitior submits the evidence in the form of agreements of credit account between the competitors and the challenged, from that evidence can be found that the competitor is the guarantee holder so the judge can grant the resistance of the competitor. From this research it can be seen that the requirement of a person who can take the resistance on the execution confiscation is not only based on the property theorem, but also a guarantee holders. Besides the requirements mentioned in doctrine, an explanation directive execution of court tasks states that the requirement of resistance to the confiscation may be submitted as the rights to use, broking, leasehold, mortgage, rent, and others. |
| Kata kunci | 08122013 |
| Pembimbing 1 | Drs. Antonuis Sidik M. S.H., M.S. |
| Pembimbing 2 | Sanyoto, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Pramono Suko Legowo, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2011 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2015-05-18 17:31:56.517911 |