Artikel Ilmiah : F1D010001 a.n. ANGGIE ANGGAWA
| NIM | F1D010001 |
|---|---|
| Namamhs | ANGGIE ANGGAWA |
| Judul Artikel | Konflik rencana pencabutan peraturan daerah No.15 Tahun 2006 tentang larangan minuman keras di Kabupaten Indramayu Jawa Barat |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berjudul “Konflik rencana pencabutan peraturan daerah No.15 Tahun 2006 tentang larangan minuman keras di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Ringkasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Kabupaten Indramayu sebagai pelaksana otonomi daerah mengeluarkan kebijakan publik yaitu berupa Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman keras. Perda tersebut menuai konflik seiring dengan berlakunya perda tersebut, konflik itu terjadi pada tahun 2011. Kementerian Dalam Negeri beranggapan peraturan daerah tersebut melangar aturan di atasnya yaitu Keputusan Presiden No.3 Tahun 1997 mengenai pengendalian minuman beralkohol. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Rencana tersebutpun akhirnya membuat situasi tidak kondusif di wilayah Kabupaten Indramayu karena banyaknya unjuk rasa yang di lakukan oleh elemen masyarakat yang tidak setuju atas rencana tersebut dan adanya konflik dengan para pedagang dan pengusaha miras di daerah karena, masyarakat menganggap mereka penyebab dari keluarnya rencana pencabutan perda tersebut Pihak – pihak yang terlibat dalam konflik ini yaitu antara lain pengusaha miras dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri karena memang sebelum kasus yang terjadi di tahun 2011 Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2006 sudah pernah di gugaat oleh para pengusaha miras dengan mengajukan permohonan gugatan atas Peraturan Daerah tersebut ke Mahkamah Agung tetapi para pengusaha miras yang kalah dalam gugatan mengajukan permohonan kepada kemendagri agar mencabut, Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam hal konflik rencana pencabutan perda miras tersebut di tempuh dengan mengirimkan jawaban resmi terhadap surat Menteri Dalam Negeri No 188.34/4563/SJ terkait perda miras. Faktor – faktor pendorong dalam penyelasaian konflik tersebut adalah karena Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu tidak menginginkan dengan terbitnya perda tersebut menjadi suatu permasalahan yang berkepanjangan dan tidak menemui titik temu pemerintah daerah dalam hal ini pun pada dasarnya menginginkan situasi sosial masyarakat yang kondusif di masyarakat, karena memang tujuan perda tersebut pun salah satunya untuk hal itu. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The title of this study is "The Conflict of repealing plan in local regulations No. 15 of 2006 on the prohibition of liquor in Indramayu, West Java. A summary of this study are as follows: Indramayu district as the district which implements regional autonomy issued a public policy about regulation No. 15 of 2006 on the Prohibition of Liquor. The regulation causes conflict inline with the implementation into of these regulations in 2011. Ministry of Home Affairs considers the local regulations violate the rules on it that Presidential Decree 3 of 1997 regarding the control of alcoholic beverages. The method used is descriptive qualitative method with case study approach. That plan ultimately makes the situation is not conducive in the district of Indramayu because of protests undertaken by elements of society who do not agree on that plan and the conflict with the alcohol sellers and businessmen in that place, society assumes that they are the cause of the release of the law repeal plan. The parties involved in this conflict among other things alcohol employers and local governments and the central government in this case the Ministry of Home Affairs because prior cases that occurred in the year 2011. Regional Regulation No. 15 Year of 2006 has been criticized by the entrepreneurs of alcohol by applying an action on the regional regulation to the Supreme Court, but alcohol entrepreneurs who lost the lawsuit filed to revoke the application to the Ministry of Home Affairs, The efforts made by the Government of Indramayu regency in case of conflict the revocations of alcohol regulations reached by sending a formal reply to the letter of the Minister of Home Affairs No. 188.34 / 4563 / SJ related with alcohol regulations. The driving factor in the resolution of the conflict is due to Indramayu District Government does not want the publication of these regulations become a prolonged problem and does not solve the problem of local government in this case basically they want a conducive social situation in the community, because it is one of purpose of this regulation |
| Kata kunci | decentralization, public policy, regulation, conflict |
| Pembimbing 1 | Drs. H. Bambang Suswanto,M.Si |
| Pembimbing 2 | Dr. Sofa Marwah,M.Si |
| Pembimbing 3 | waluyo Handoko, S.IP,.M.Si |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2015-05-11 21:31:52.487557 |