Artikel Ilmiah : E1A111078 a.n. WIJANG BANU HAPSARI
| NIM | E1A111078 |
|---|---|
| Namamhs | WIJANG BANU HAPSARI |
| Judul Artikel | PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEKANISME MEDIASI DI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (Studi Terhadap Penerapan Pasal 76 Ayat (1) Junto Pasal 89 Ayat (4) Junto Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Sengketa perdata dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi) seperti arbitrase, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli yang dalam hukum acara disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dianggap cukup efektif karena penyelesaiannya mengedepankan dua pihak dan bersifat win-win solution. Komisi Nasional Hak Asasi Mausia (Komnas HAM) memiliki fungsi mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (4), dan Pasal 96 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut dengan Undang-undang HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (4), dan Pasal 96 Undang-undang HAM dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme mediasi di Komnas HAM, serta mengetahui akibat hukum dari penyelesaian sengketa melalui mediasi Komnas HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (4), dan Pasal 96 Undang-undang HAM dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme mediasi di Komnas HAM telah dilaksanakan oleh komisioner selaku mediator dan stafnya sebagai ko-mediator melaui Subkomisi Mediasi Komnas HAM. Sengketa yang paling banyak dimediasi adalah sengketa perdata yang memiliki karakteristik sengketa vertikal yaitu sengketa yang terjadi antara warga negara dengan negara atau perusahaan. Namun dalam penerapannya terdapat pula sengketa diluar perdata yang dimediasi oleh Subkomisi Mediasi. Proses mediasi Komnas HAM dalam pelaksanaannya berbeda dengan mediasi di pengadilan karena pada tahap pra mediasi dan pasca mediasi HAM, mediator bersifat lebih aktif. Akibat hukum dari penyelesaian sengketa melalui mediasi di Komnas HAM yaitu, apabila mediasi menghasilkan kesepakatan, kesepakatan mediasi dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai ketentuan Pasal 1851 KUHPerdata, mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator akan memberikan rekomendasi serta saran penyelesaian sengketa. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT Civil dispute can be resolved through the courts (litigation) and out of court (non litigation) such as arbitration, negotiation, mediation, conciliation and expert assessment in the procedural law called Alternative Dispute Resolution (ADR). Mediation is an alternative dispute resolution is considered quite effective because the solution put forward two sides and win-win solution. Human Rights Commission has the function of mediation as provided for in Article 76 paragraph (1), Article 89 paragraph (4), and Article 96 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights. This study aims to determine the application of Article 76 paragraph (1), Article 89 paragraph (4), and Article 96 of the Law of Human Rights in the resolution of civil disputes through mediation mechanism in the Commission, and to know the legal consequences of dispute settlement through mediation commission. This research uses normative juridical approach legislation and analytical approach to analyzing secondary data obtained from the inventory of primary legal materials, secondary and tertiary, as well as primary data obtained through direct interviews with sources. The results of this research shows that the application of Article 76 paragraph (1), Article 89 paragraph (4), and Article 96 of the Law of Human Rights in the resolution of civil disputes through mediation mechanism at the National Human Rights Commission had been implemented by the commissioner as mediator and his staff as co-mediator through Subcommittees Mediation Commission. Most disputes are mediated civil disputes which have characteristics of vertical dispute is a dispute between citizens and the state or companies. However, in practice there are also disputes outside the civil mediated by the Subcommittee Mediation. The proccess mediation of The National Human Rights Commissionis is a different implementation with mediation in the courts as in the pre and post-mediation mediation of human rights, are more active mediator. The legal consequences of the mediation process in the Commission, namely, if the mediation results in an agreement, the mediation agreement set forth in writing pursuant to Article 1851 of the Civil Code, legally binding and applicable as valid evidence and has the power executorial. If mediation does not produce an agreement, the mediator will provide recommendations and suggestions of dispute resolution. |
| Kata kunci | Sengketa, Mediasi |
| Pembimbing 1 | Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S. |
| Pembimbing 2 | Sanyoto, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Pramono Suko Legowo., S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 25 |
| Tgl. Entri | 2015-05-10 06:36:26.211605 |