| NIM | E1A011013 |
|---|
| Namamhs | NESIA HAPSARI |
|---|
| Judul Artikel | KINERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Dewan Pertimbangan Presiden adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk sebagai pengganti Dewan Pertimbangan Agung yang dihapuskan pada amandemen keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang dapat diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian – uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional, dimana data sekunder yang diperoleh disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah Dewan Pertimbangan Presiden membuat laporan pertanggungjawaban kinerja berupa laporan tugas yang hanya dapat dilihat oleh Presiden, dan dalam menjalankan kinerjanya Dewan Pertimbangan Presiden mengalami beberapa kendala normatif karena terbatasnya pengaturan Dewan Pertimbangan Presiden.
|
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Presidential Advisory Council is a state institution that was formed as a replacement for the Supreme Advisory Council was abolished in the fourth amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Presidential Advisory Council tasked with providing advice and advising the President referred to in Article 16 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Presidential Advisory Council positioned under the President and responsible to the President. This research uses normative juridical method with statute approach, conceptual approaches and analytical approach. Sources of legal materials used are secondary data that can be obtained from the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. The data obtained are presented in the form of descriptions arranged in a systematic, logical and rational, in which the secondary data obtained adapted to the issues to be investigated by researchers. The conclusion of this study was obtained from the Presidential Advisory Council made a statement in the form of performance accountability report that the task can only be seen by the President, and the running performance of the Presidential Advisory Council undergone some normative constraints due to limited regulation of the Presidential Advisory Council. |
|---|
| Kata kunci | Lembaga Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, Kinerja Dewan Pertimbangan Presiden, Kendala Normatif. |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum |
|---|
| Pembimbing 2 | Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H, |
|---|
| Pembimbing 3 | Satrio Saptohadi, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2011 |
|---|
| Jumlah Halaman | 12 |
|---|
| Tgl. Entri | 2015-05-08 05:52:32.263244 |
|---|