Artikel Ilmiah : E1A011062 a.n. CHINTIA PURWANITA
| NIM | E1A011062 |
|---|---|
| Namamhs | CHINTIA PURWANITA |
| Judul Artikel | PERSIAPAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA MENURUT UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kabupaten Banyumas) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, memerlukan Aparatur Pemerintah, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Pemerintah. Dasar hukum penyelenggaraan negara dituangkan dalam kebijaksanaan yaitu UU nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK. PPPK muncul akibat banyaknya tenaga kerja yang bekerja kontrak di instansi pemerintah. Kajian dalam tulisan ini adalah tenaga kontrak ini tidak mendapat perlindungan hukum. Namun, dalam penerapan atau implementasi PPPK ini bukan berarti tidak ada hambatan dan kendala, banyak permasalahan yang timbul, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa UU ASN ini belum ada Peraturan Pelaksananya sehingga membuat kedudukan PPPK ini masih diragukan. metode penilitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 UU ASN, terutama Pasal 96 UU ASN, dalam penyelenggaraannya menggunakan Peraturan Pelaksana lama yaitu PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS, PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, Peraturan kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS, serta Keputusan kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan pelaksanaan PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS. Persiapan Pengadaan PNS di Kabupaten Banyumas sedang pada tahap sosialisasi UU ASN dan menunggu adanya peraturan pelaksana yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK yang sedang dalam tahap konsultasi publik (uji publik). Agar PPPK dapat segera di imlpementasikan, maka pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pelaksanaanya |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | In implementation of Goverment affair, a country requires Goverment apparatur, as civil servant and public servant, according to Pancasila and constitution of Republic Indonesia 1945. Constitution of Goverment have explained on wisdom that is constitusion number 5 of 2014 about ASN (Apparatur Civil State). ASN employee are consist of PNS and PPPK. Goverment employees to work agreement (PPPK) emerge because of there many employee have worked as constract employee in Goverment in Institution. This study acmed about contract eployee that does not get law protection, therefore it doesn’t mean that there is no dostacles. There are many problem that emerge. It was explained before, that there is no the implementation regulation. Therefore PPPK position is hesitant. The method used is judicial normative. The implementation of PPPK have been arranging on article of 95 until article of 99 about ASN constitution. Particularly on article of 96 is about ASN constitution, in the implentation used PP number 98 of 2000 about the implementation of PNS, PP number 48 year 2005 is about raised contract employee to be CPNS; the regulation head of BKN number 9 year 2012 is about guideline of CPNS implementation and Based on BKN head desicion number 11 year 2002 is about certainty of PP implementation number 98 year 2000 is about PNS implementation. The preparation of PPPK implementation in BANyumas distric are in sosialiazation process and waiting for the existence of implementer regulation that is the draf of Goverment regulation about PPPK management that is public counsultat. Process in oerder PPPK can be impleminted therefore the Goverment has to release the implementation regularation. Keyword : implementation, ASN employee, Preparation |
| Kata kunci | Pengadaan, Pegawai ASN, Perlindungan Hukum |
| Pembimbing 1 | Sri Hartini, S.H. M.H.. |
| Pembimbing 2 | Supriyanto, S.H.,M.H.. |
| Pembimbing 3 | Kadar Pamuji, S.H.,M.H.. |
| Tahun | 2011 |
| Jumlah Halaman | 24 |
| Tgl. Entri | 2015-04-30 19:46:23.392515 |