Artikel Ilmiah : E1A011170 a.n. MARSEILA FITRIA WULANDARI
| NIM | E1A011170 |
|---|---|
| Namamhs | MARSEILA FITRIA WULANDARI |
| Judul Artikel | PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN (Studi Kasus Hotel Wisata Niaga di Purwokerto) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Izin merupakan keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu izin yang diberikan oleh pemerintah adalah izin untuk usaha hotel dan penginapan. Di Kabupaten Banyumas penyelenggaraan perizinan merupakan kewenangan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Usaha Hotel dan Penginapan menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha hotel wajib memiliki izin dari bupati. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum Administrasi terhadap usaha hotel dan penginapan Wisata Niaga di Purwokerto. Setelah dilakukan penelitian dan analisis perundang-undangan dan doktrin terhadap penyalahgunaan izin usaha hotel dan penginapan Wisata Niaga, dilakukan penegakan hukum Administrasi berupa pemberian sanksi Administrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, namun pengawasan belum dilakukan secara optimal, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas perlu lebih meningkatkan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Banyumas. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | License is a decision of the competent government officials as a form of approval ofcitizens’applicationin accordance with the legal provision. One of license that is granted by the government is the license for the business of hotels and lodgings. In Banyumas Regency the implementation of licensing is an authority of the Board of Investment and Licensing Service of Banyumas. In Banyumas Regional Regulation Number 3 of 2009 on Business of Hotel and Lodging it is stated that anyone or entity that will hold a hotel business must have a license from the regent. The approaching method used in this research was normative juridical that was examining law. This research is aimed to discover the enforcement of administrative law toward the business of hotel and lodging of WisataNiaga in Purwokerto. After doing a research and analysis of law and doctrine to the misuse of the hotel and lodging business license of WisataNiaga, the enforcement of administrative law was done in the form ofissuing administrative sanctions by Banyumas Regional Government; however, the control had not run optimally yet, so that Banyumas Regional Government has to improve its supervision to any implementation of licensing in Banyumas regency. |
| Kata kunci | Penegakan hukum Administrasi, perizinan, usaha hotel dan penginapan, pemerintah daerah |
| Pembimbing 1 | Sri Hartini, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 2 | H. Supriyanto, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 3 | Hj. Siti Kunarti, S.H.,M.H. |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2015-04-29 13:34:59.937275 |