Artikel Ilmiah : E1A009015 a.n. MAKNANINGTYAS PRISCA FEBRIANA
| NIM | E1A009015 |
|---|---|
| Namamhs | MAKNANINGTYAS PRISCA FEBRIANA |
| Judul Artikel | KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (STUDI DI KABUPATEN BANJARNEGARA) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diatur dalam pasal 255 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Dari pasal 255 tersebut Satpol PP mempunyai kewenangan secara atribusi, berarti pertanggungjawabannya berada di Kepala Satpol PP baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun tanggung gugat apabila ada guagatan. Kemudian dengan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, lalu Peraturan Daerah, khususnya Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Banjarnegara yakni Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 3 Perda Nomor 2 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur perangkat daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”. Pasal 3 tersebut dapat ditafsirkan bahwa Satpol PP mempunyai kewenangan secara mandat dari Bupati/Kepala Daerah, yang berarti pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangannya dan tanggung gugat apabila ada gugatan diajukan kepada Kepala Daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten banjarnegara dalam menegakan Peraturan Daerah menghadapi beberapa kendala antara lain kendala normatif yaitu adanya perbedaan dalam cara memperoleh kewenangan Satpol PP, menimbulkan permasalahan dalam hal menentukan subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab dan yang harus menanggung gugat. Kendala internal nya yakni kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Satpol PP kabupaten Banjarnegara. Kemudian kendala eksternal yang dihadapi yaitu kurangnya koordinasi Satpol PP kabupaten Banjarnegara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari SKPD lain. Kinerja Satpol PP Kabupaten Banjarnegara agar bekerja optimal direkomendasikan agar dilakukan perubahan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2007, terutama mengenai sumber kewenangan dan oraganisasi. Satpol PP Kabupaten Banjarnegara agar meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM. Satpol PP Kabupaten Banjarnegara juga disarankan untuk bekerjasama dengan anggota PPNS yang ada di SKPD lain di Kabupaten Banjarnegara dengan cara antara lain dengan membentuk Sekretariat PPNS. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Authority of civil service police force was regulated in Article 255 paragraph (1) Number 23 ratified on 2014 about Regional Government Law which mentions that “civil service police force be formed for enforce Regional Regulation and Regional Head Regulations , organizing public order and peace, and organizing the protection of society ". civil service police force have the authority of attribution based on article of 255, it’s means that accountability in the head of civil service police force either implementation of its duties or responsible if there is a lawsuit. Then with the Regulation further about civil service police force Of the Government Regulation, the Regulation of the Minister , then the Regional Regulation, in particular Regional Regulation in Banjarnegara Which is Regulation Number 2 ratified on 2007 on the Establishment of the Organizational Structure and Work Procedure of civil service police force. In the Regional Regulation number 2 ratified on 2007, article 3 mentions that “civil service police force are elements of regional be conducted by a head which is under and responsible to the regent by means of Secretary area. Based of article 3 can be interpreted that civil service police force have the authority mandate from regent or a regional head. It’s mean that authority implementation of accountability and responsible if there is a lawsuit be submitted to A head Regional. implementation of assignment and civil service police force of Banjarnegara district function of enforce the Regional Regulation encounter some problems. The among others is normative problems that the difference in obtaining authority of civil service police force. give rise to problems in terms of determining the legal subject which should be responsible and who should bear the liability of lawsuit. the internal problems of civil service police force in banjarnegara district is lack of Human Resources. Then the external Problems be faced is minim of coordination between civil service police force of Banjarnegara district and the other Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) for socialization Regional Regulation by SKPD its self. And lack of coordination with Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) from the other SKPD. In order to work optimally, In order to work optimally, the performance of civil service police force of Banjarnegara district be recommended to amend Regulation Number 2 ratified on 2007. Particularly Regarding Sources of authority and organization civil service police force of Banjarnegara district in order to increase the quality and quantity of human resources. And also that civil service police force of Banjarnegara district be advised to cooperate with PPNS members in other SKPD of Banjarnegara district by way of , among others, to establish a PPNS Secretariat. |
| Kata kunci | Kewenangan, Peraturan Daerah, Satuan Polisi pamong Praja |
| Pembimbing 1 | Weda Kupita, S.H.,M.H |
| Pembimbing 2 | Sri Hartini, S.H.,M.H |
| Pembimbing 3 | H. Supriyanto, S.H.,M.H |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 99 |
| Tgl. Entri | 2015-04-21 04:28:48.908258 |