Artikel Ilmiah : E1A007130 a.n. ARI ARNANDO
| NIM | E1A007130 |
|---|---|
| Namamhs | ARI ARNANDO |
| Judul Artikel | KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN TANJUNG INTAN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Intan. Metode yang digunakan pada dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan konsepsi legis positifis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian Preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum, sehingga apa yang senyatanya berhadapan dengan seharusnya, dan diakhiri dengan memberikan rumusan-rumusan tertentu. Pelabuhan Tanjung Intan merupakan pelabuhan utama yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. Kewenangan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Intan dimiliki oleh Pemerintah Pusat melalui Otoritas Pelabuhan. Otoritas Pelabuhan berfungsi melaksanakan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap hanya sebatas koordinasi, dimana Otoritas Pelabuhan dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap adalah kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang didapat dari ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research is aimed to find out about the authority of Cilacap District Government in managing Tanjung Intan Port. The method used in this research is Normative Juridical, that is, a research which uses positivist legislator conception. The analytical method used is Prescriptive, a research which sets the procedural standards, stipulations, and rules in carrying out the rule of law, so that the actually meets the necessary, and is finished by giving certain formulation. Tanjung Intan Port is a major harbor which serves both domestic and international loading and docking. It also functions as the destination basis of passenger and goods, and as the sea transportation service in the provincial range. The authority of administrating Tanjung Intan Port is owned by Central Government through the Port Authority. The Authority of the Port works to run the regulations, development, controlling and supervising the activities within port. The Authority of Cilacap District Government in administrating Tanjung Intan Port is limited only in coordination matters, where the coordination between Port Authority and the District Government in running the port activities is necessary. The authority owned by Cilacap District Government is attributive authority, that is, the authority gained from the terms of legislation. |
| Kata kunci | Kewenangan Pemerintah, Pelabuhan Tanjung Intan, Pengelolaan Pelabuhan. |
| Pembimbing 1 | Sri Hartini, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Supriyanto, S.H., M.H. |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 118 |
| Tgl. Entri | 2015-02-23 11:38:28.594125 |