Artikel Ilmiah : F1D009015 a.n. MUFTI KURNIA WARDANI
| NIM | F1D009015 |
|---|---|
| Namamhs | MUFTI KURNIA WARDANI |
| Judul Artikel | KONFLIK POLITIK: KONFLIK ANTARA PENGUSAHA DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENAMBANGAN PASIR LIAR DI DESA KARANGTENGAH, KECAMATAN CILONGOK, KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tujuan penelitan adalah untuk mendeskripsikan dan memahami proses terjadiya konflik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan pengusaha tambang terkait penambangan pasir di Karangtengah. Serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konflik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan Pengusaha tambang pasir di Desa Karangtengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan pengusaha tambang bermula dari tidak adanya Izin Usaha Penambangan (IUP) resmi dari para pengusaha tambang dalam melakukan penggalian bahan galian C sehingga dinyatakan melanggar Peratura Daerah No. 11 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dinyatakan ilegal oleh Pemerintah. Pelanggaran itu kemudian ditertibkan oleh Pemerintah melalui Satpol PP namun mendapatkan perlawanan dari buruh tambang dan warga desa yang kemudian menimbulkan bentrokan fisik. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan konflik antara lain adalah sosialisasi dari Pemerintah yang kurang masif mengenai IUP. Kemudian penolakan pengusaha, penambang, dan warga desa terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Terakhir konflik kepentingan antar aktor yang terlibat dalam penambangan pasir di desa Karangtengah. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research aims at describe the process of conflict among the Government of District Banyumas with the mines commerce linkage abaout sand mining in the Karangtengah village. Also to knows the factors which made the that conflict. The result of this research is showed that conflict are happened among Goverment of District of Banyumas and mines commerce sterned from the mines commerce who have not legal permitted knowns as Izin Usaha Penambangan (IUP) that meaning Mining License in Indonesia to mining the level C mines Materials therefore breaking the Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (District Rules No. 11, 2012 about Mineral and coal mining) punished illegal by Government. That failure is ordered by Government drive by Satpol PP but againts by mine labours and the villagers who made chaos and phisical riots. This research also showed that the factors of that conflict are the government socialization of IUP is not massive, the denial from the mine comerces, mine labours, and villagers for the order by Satpol PP, and the onflict of interest of the actors that conflict include. |
| Kata kunci | Konflik Politik, Kebijakan Pertambangan, Konflik Kepentingan |
| Pembimbing 1 | Drs.Bambang Suswanto, M,Si |
| Pembimbing 2 | Drs. Solahuddin Kusumanegara, M.Si |
| Pembimbing 3 | Drs. Syah Firdaus, M.Si |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2015-02-20 18:46:55.305574 |